Bupati Anas Buka Sosialisasi Layanan Keuangan Digital

Banyuwangi- Untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap layanan perbankkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bersama Pemkab Banyuwangi menggelar sosialisasi Layanan Keuangan Digital (LKD) kepada masyarakat Banyuwangi di Hotel Santika Banyuwangi, Selasa (31/5).

Sosialisasi tersebut dibuka oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas bersama Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim, Syarifudin Basara. Turut hadir Kepala Kantor Perwakilan BI Jember Achmad Bunyamin, Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Kanwil BI Jatim Hestu Wibowo, dan Kabag Elektronik Banking and Card Kanwil Malang July Widyanawati. Sedikitnya 150 warga yang merupakan agen dan calon agen LKD ikut ambil bagian dalam sosialisasi tersebut.

LKD sendiri merupakan kegiatan layanan jasa pembayaran dan keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti handphone melalui pihak ketiga yakni masyarakat umum, yang menjadi agen LKD.  

Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan program LKD yang digagas BI ini merupakan cara baru yang akan membuat masyarakat di pelosok desa bisa melakukan akses perbankan dengan mudah. Ini sangat membantu masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara online.

“Kuncinya adalah sosialisasi kepada masyarakat agar semakin banyak yang mengetahui program dan bisa ikut menikmati layanan ini. Dan ke depan saya berharap, sistem perdagangan masyarakat Banyuwangi akan semakin banyak yang menggunakan transaksi non tunai melalui LKD,” kata Anas.

Anas berharap, LKD bisa berjalan selaras dengan program pemerintah seiring dengan diluncurkannya program pemerintah daerah yang berbasis IT. Seperti smart kampung, UGD kemiskinan, pasar online ‘Banyuwangi Mall’, dan satgas perlindungan anak (Banyuwangi children care) yang telah terkoneksi hingga ke wilayah pedesaan.

 “Seiring digitalisasi yang telah masuk ke desa-desa, saya berharap LKD ini  tidak sekedar melayani transaksi keuangan sistem perbankkan. Tapi juga bisa memberikan manfaat yang lain. Misalnya, agen-agen LKD tidak hanya berfungsi sebagai agen transaksi non tunai saja, melainkan juga mampu menjadi agen transformasi IT. Artinya agen LKD juga harus mampu memanfaatkan fasilitas fiber optik yang ada di pedesaan untuk menghasilkan karya yang bisa meningkatkan kesehjahteraan masyarakat,” ujar Anas

Sementara itu, Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim, Syarifudin Basara, menyampaikan LKD yang juga disebut branchless banking ini sasaran utamanya adalah masyarakat kecil di desa-desa yang jauh dari jangkauan akses keuangan. Saat ini masih cukup banyak masyarakat yang belum memiliki rekening tabungan, dikarenakan jauhnya jarak antara tempat tinggal dengan bank, adanya biaya dalam pembukaan rekening, atau persyaratan yang memberatkan.

“LKD ini membantu masyarakat agar mendapatkan kemudahan dalam akses layanan perbankan. Selain juga, transaksi nya lebih aman. Dalam program ini masyarakat bisa melakukan pembayaran online dan transfer dana lewat para agen LKD terdekat,” kata Syarifudin.

Dalam proses layanan keuangan, lanjut nya, agen LKD menjadi kunci penting yang menghubungkan antara bank dan masyarakat.  Masing-masing bank penyelenggara LKD memiliki agen yang tersebar di desa-desa. Mereka terdiri atas agen perorangan maupun pemilik usaha yang telah memenuhi kriteria bank.

“Para agen inilah yang akan aktif mendatangi nasabah. Nasabah juga tidak perlu khawatir karena untuk setiap transaksi ada kuitansi dan tanda terima,” terang Syarifudin.

Ke depan LKD ini, bisa menjadi kegiatan ekonomi masyarakat yang berbasis IT sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah terutama antar desa dengan lancar. “Dengan program ini kami harapkan peningkatan akses layanan keuangan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan distribusi pendapatan di Banyuwangi,” ujar Syarifudin.

Sekedar diketahui, selama ini jumlah masyarakat Indonesia yang mengakses perbankkan inklusi baru 20 persen. Ini disebabkan berbagai faktor, seperti lokasi tempat tinggal yang jauh dari kantor bank, adanya biaya dalam pembukaan rekening, atau persyaratan yang memberatkan. “Dengan program ini, kami harapkan akses perbankan inklusi bisa naik dari lebih tinggi, karena masyarakat sudah melek IT,” ujar Syarifudin. (Humas)