Bupati Anas Minta Kominda Prioritaskan Pengawasan Peredaran Narkoba

BANYUWANGI - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meminta anggota Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Banyuwangi tidak hanya melakukan pengawasan bidang politik dan keamanan saja. Kominda saat ini harus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran narkoba di Banyuwangi.

"Narkoba sudah menjadi masalah penting di negara kita ini. Saya minta, peredaran narkoba harus menjadi prioritas pengawasan," ujar Anas saat membuka Pembekalan anggota Kominda, di Banyuwangi, Senin (20/3/2017). 

Kominda merupakan komunitas yang beranggotakan unsur intelijen dari Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, kejaksaan, bea cukai, imigrasi, kementerian agama, PNS daerah, camat hingga aparat desa.

Bagi Banyuwangi sendiri, peran Kominda menjadi kepanjangan tangan yang paling utama dalam pencegahan bahaya narkoba. Karena, urai Anas, untuk masuknya narkoba di Banyuwangi pintunya sangat banyak dari sisi geografisnya. Banyuwangi memiliki panjang pantai terluas di Jawa Timur, sementara pantai saat ini menjadi sarana utama pintu masuk narkoba di Indonesia.

"Ada pelabuhan-pelabuhan kecil bisa menjadi tempat transaksi narkoba. Bahkan, dari cerita polisi perairan beberapa waktu lalu ada temuan bahwa salah satu kapal nelayan membawa narkoba," kata Anas.

Menurut Anas, ini merupakan tantangan Banyuwangi ke depan. Misalnya TNI AL bisa terus menjaga sistem keamanan di laut. "Harapan kami fokus Kominda tak lagi hanya pada sisi keamanan dan ketertiban saja, tapi menyelamatkan daerah ini dari bahaya narkoba. Karena narkoba ini pun telah merambah ke anak-anak sekolah setingkat SMP,” jelas Anas.

Untuk itu, imbuh dia, koordinasi antar aparat, pemerintah, kepala desa dan tokoh-tokoh agama perlu ditingkatkan dalam mengawasi peredaran narkoba. “Tidak ada gunanya ekonomi tumbuh, kalau narkoba ini marak di sini,” ujarnya.

Anas juga meminta Kominda ikut mendukung optimalisasi pajak. Selama ini, kata Anas, sejumlah warung yang ramai pengunjung, ditengarai tidak membayar sesuai dengan penjualannya. Kalau ini dibiarkan, ekonomi akan terganggu dan tidak aman.

”Untuk optimalisasi pajak ini, akan segera dibentuk tim intensiifikasi pajak dari berbagai untur untuk melakukan pengawasan. Sebagai tahap awal, akan dibentuk di 5 tim kecamatan yang potensi pajaknya besar,” kata Bupati Anas.

Selain itu, Kominda juga diminta ikut mengawasi konsumsi makanan dan jajanan anak-anak sekolah yang membayakan. Mereka bisa aktif berkoordinasi dengan petugas puskesmas bila mengetahui, melihat, ataupun mendengar makanan yang tidak layak dikonsumsi siswa.

“Untuk pengawasan jajanan ini pemerintah telah membentuk inspekstur cilik yang ditempatkan di setiap kelas. Tugasnya, mengawasi setiap makanan yang dikonsumsi temannya. Nah, temuan dari inspektur cilik ini, Kominda bisa menindaklanjutinya,” katanya. (Humas)