Bupati Anas Raih Government Officer of the Year

BANYUWANGI - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meraih penghargaan People Of The Year 2019 kategori Government Officer of The Year dari salah satu televisi nasional. Penghargaan tersebut diraih Anas karena dinilai sukses membawa kemajuan di daerah khususnya dengan memberikan  pelayanan publik kepada warga.

Bupati Anas bersyukur kerja bersama yang dilakukan oleh segenap birokrasi daerah untuk memberikan pelayan publik terbaik mendapat apresaisi dari banyak pihak.

“Semua prestasi dan kinerja di Banyuwangi adalah karena adanya kerja bersama dan sinergi dari banyak pihak. Terima kasih kepada birokrasi daerah yang telah menjadi tim yang hebat sehingga bisa memberikan pelayanan yang maksimal bagi warga. Terima kasih kepada seluruh warga Banyuwangi yang telah mendukung kami selama ini,” kata Bupati Anas saat dihubungi, Senin (25/12/2019).

Penghargaan Government of The Year tersebut diserahkan kepada Anas pada Minggu (24/12/2019) di Jakarta. Selain Anas, terdapat sejumlah tokoh inspiratif yang juga mendapatkan penghargaan People of The Year 2019. Figur-figur dinobatkan sebagai people of the year atas kiprah dan sumbangsihnya kepada Indonesia di bidangnya masing-masing. 

Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, CEO Ruangguru dan staf khusus presiden Adamas Belva, Dirut PT Wijaya Karya Tbk Tumiyana, dan founder Foodbank of Indonesia, Hendro Utomo.

Anas melanjutkan, penghargaan ini menjadi pelecut bagi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya.

"Tentu Banyuwangi masih punya banyak kekurangan, ada PR sangat banyak, namun bertahap akan terus kami sempurnakan," kata dia.

Dijelaskan Anas, pelayanan publik merupakan salah satu fokus yang dibenahi Banyuwangi. Pembenahan pun dilakukan mulai dari lini desa dengan meluncurkan program “Smart Kampung” yakni pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Saat ini, sudah seluruh desa di Banyuwangi sejumlah 189 desa yang telah teraliri internet berbasis serat optik.

“Berkat TI, pelayanan publik lebih cepat dilakukan di desa. Banyak dokumen yang dulu mensyaratkan perijinan tingkat kecamatan, kini bisa dilakukan di desa. Termasuk dokumen untuk akses total layanan kesehatan bagi warga miskin. Kini, juga sudah banyak ditemui di desa di Banyuwangi warga mengurus dokumen secara mandiri, tanpa harus diurus petugas,” tuturnya.

Selain itu, ada Mal Pelayanan Publik yang mengintegrasikan 203 dokumen/ijin dalam satu atap. Baik layanan administrasi kependudukan hingga perizinan daerah.

Mall Pelayanan Publik ini juga dihadirkan di tingkat kecamatan lewat Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Genteng. Ini adalah unit pelayanan publik pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan pasar tradisional. “Sehingga warga bisa mengurus dokumen sembari berbelanja,” pungkas Anas. (*)