Bupati Banyuwangi Laporkan Capaian Kontrak Jamiyah ke Ulama

BANYUWANGI - Berbagai saluran pertanggungjawaban kinerja dilakukan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Setelah melaporkan kinerja pembangunan ke ketua RT/RW, masyarakat secara langsung, dan sejumlah elemen warga, laporan pertanggungjawaban juga disampaikan ke para alim ulama, khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Tentu saja saluran pertanggungjawaban resmi ke legislatif juga dilakukan.

            Bupati Anas mengatakan, pertanggungjawaban kinerja pembangunan adalah bentuk transparansi dan keterukuran kerja-kerja pembangunan. Jika kinerja tak dipertanggungjawabkan, sulit untuk didapatkan evaluasi dan indikator berhasil atau tidaknya sebuah program.

            "Bekerja itu wajib, mempertanggungjawabkan hasil kerja itu harus," ujar Bupati Anas.

            Bupati Anas menuturkan, ke para alim ulama khususnya dari kalangan NU, dirinya melaporkan capaian kontrak jamiyah yang dulu pernah dibuat saat kampanye pada 2010. Kontrak jamiyah adalah semacam komitmen politik untuk melaksanakan poin-poin yang ada di dalamnya. Setiap tahun Bupati Anas melaporkan kinerjanya, sehingga perkembangan dari waktu ke waktu bisa diketahui.

            "Jadi dulu sebelum mengemban amanat sebagai bupati, kami menandatangani kontrak jamiyah terkait isu-isu keumatan. Ini sebagai kontrol terhadap kami sebagai kepala daerah," ujar Bupati Anas.

            Sejumlah hal yang masuk dalam kontrak jamiyah tersebut adalah masalah keumatan dan keagamaan antara lain bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, penutupan lokalisasi, memacu partisipasi publik dalam pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi para guru ngaji dan pegiat pendidikan agama.

            Untuk bidang pendidikan, misalnya, terdapat poin pemberian beasiswa khususnya untuk anak dari keluarga kurang mampu. "Dan itu sudah kami laksanakan lewat program Banyuwangi Belajar dan Banyuwangi Cerdas, termasuk beasiswa kuliah sampai selesai. Bahkan, sudah kami perluas dengan beasiswa anak yatim dan beasiswa penyandang disabilitas," ujar bupati berusia 41 tahun itu.

            Masih di bidang pendidikan, lanjut Bupati Anas, program pendirian perguruan tinggi negeri Banyuwangi adalah salah satu komitmennya pada warga NU. "Sekarang telah berdiri Politeknik Negeri, dan Sekolah Pilot Negeri. Bahkan saat ini juga telah berdiri Universitas Airlangga," kata Bupati Anas.

            Adapun di bidang peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, sejumlah program yang dilaksanakan adalah peningkatan pariwisata, pembangunan 300 kilometer jalan tiap tahun untuk memperlancar pergerakan orang dan barang, kucuran modal bergilir dan pendampingan UMKM, pembangunan irigasi, gerakan 10.000 kolam pekarangan, dan proteksi buah lokal.

            "Kami juga telah mengasuransikan para pekerja informal, seperti tenaga kebersihan, juru parkir, dan pemetik gula kelapa. Pada tahun 2014, kami juga telah menganggarkan pembangunan dan pemelirahaan jalan sepanjang 483,5 KM," kata Bupati Anas.

            Lewat berbagai program yang ada, kemiskinan di Banyuwangi pun bisa ditekan dari level 20% pada masa sebelum Bupati Anas menjabat menjadi level 9% pada 2013. Hal lain yang diatur dalam kontrak dengan para ulama itu adalah penutupan lokalisasi. Hingga saat ini, Pemkab Banyuwangi telah menutup 11 lokalisasi, termasuk lokalisasi-lokalisasi besar.

            "Kami terus bekerja menangani hal-hal pasca-penutupan, seperti pemberian pendampingan dan memberantas prostitusi terselubung. Ini juga bagian dari upaya melawan perdagangan manusia," tuturnya.

            Setelah laporan ke ulama, Anas akan mempertanggungjawabkan kinerjanya ke kalangan netizen, mulai dari pengguna Twitter, Facebook, Path, Instagram, forum dunia maya, dan blogger yang ada di Banyuwangi. (humas protokol)