Bupati Jembrana Tertarik Prestasi Laporan Keuangan Banyuwangi

BANYUWANGI – Bupati Jembrana I Putu Artha, bersama jajarannya, diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Gede Gunadnya dan beberapa Kepala SKPD silaturahmi ke Banyuwangi. Kedatangan orang nomor satu di kabupaten tetangga Banyuwangi ini, selain silaturahmi juga ingin mengadopsi berbagai program yang bisa memajukan Kabupaten Jembran. Diantaranya penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah (LPKD) dan pengurusan perijinan. “Saya tertarik dengan opini BPK yang memberikan penilaian terhadap laporan keuangan pemerintahan daerah dengan WTP Penuh. Kami ingin melihat dari dekat bagaimana bisa membuatnya, sehingga kami bisa menyusun laporan anggaran dengan baik,” tutur Bupati Putu Artha.

Dikatakan Bupati Artha, kemajuan Banyuwangi saat ini pesat sekali. Semua diperhitungkan dengan matang, mulai dari hal-hal kecil sehingga wajar saat ini Banyuwangi maju. “Untuk itu kami membawa aparat kami selain untuk mengeratkan silaturahmi, kami juga ingin membangun kerja sama antar daerah antara Jembrana dan Banyuwangi,” ujar Bupati Jembrana ini.

Bupati Artha, yang juga diikuti Asisten Ketataprajaan, Asisten Ekonomi Pembangunan, Kepala Bappeda dan Kepala Dispenda, diterima secara langsung Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wabup Yusuf Widyatmoko, Sekretaris Daerah Slamet Kariyono dan para asisten dan Kepala SKPD di Aula Rempeg Jogopati, Rabu (25/9).

Dalam sambutannya, Bupati Anas, memaparkan singkat progress keberhasilan pembangunan Banyuwangi. Salah satunya, Banyuwangi saat ini telah melaksanakan pelayanan publik satu pintu one stop service, yang saat ini tengah dipresentasikan di Kementrian Keuangan tentang pelayanan perijinan. “Harusnya saat ini saya mendampingi Kepala Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu (BPPT) di Kementerian Keuangan terkait pelayanan publik yang masuk 10 besar dari seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Dan untuk pelayanan, kita sudah ber-ISO 900,” papar Bupati Anas.

Terkait WTP, kata Bupati, itu berkat kerja keras birokrasi yang tidak pernah lelah membuat laporan keuangan daerah dengan benar, akhirnya mendapat penilain wajar tanpa perkecualian dari BPK. “Dari 37 laporan keuangan daerah yang diserahkan BPK, Banyuwangi merupakan satu-satunya kabupaten yang mendapatkan opini WTP murni. Dua belas kabupaten memperoleh opini WTP DPP (Dengan Paragraf Penjelas), sementara sisanya WDP (Wajar Dengan Pengecualian),” terang Bupati Anas.    

Selain berinteraksi di Aula Rempeg, rombongan juga diajak mendatangi tiap-tiap satker yang dianggap dapat memberikan masukan yang bisa diadopsi Kabupaten Jembarana. Salah satunya, melihat Kantor BPPT dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). (Humas dan Protokol)