Bupati Pekalongan Ajak Jajarannya Belajar Pengelolaan Keuangan di Banyuwangi

BANYUWANGI – Keberhasilan Banyuwangi dalam tata kelola keuangan daerah, menarik Bupati Pekalongan, Amat Antono belajar masalah tersebut. Bupati Antono pun mengajak seluruh jajaran birokratnya untuk menimba praktek ilmu pengelolaan keuangan ke Bumi Blambangan ini.

Bupati Antono mengatakan tertarik keberhasilan Banyuwangi yang telah meraih opini keuangan dengan predikat WTP murni selama 3 tahun berturut-turut. “Inilah alasan kami datang kemari untuk studi komparasi dan belajar langsung kiat sukses Banyuwangi memajukan daerahnya. Bagi kami, masalah pengelolaan keuangan ini penting,” kata Antono saat diterima Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Slamet Kariyono di Pendopo, Rabu malam (6/4).

Antono yang akan habis masa jabatannya pertengahan tahun ini, juga mengajak istrinya. Rombongan pemkab Pekalongan ini menyertakan Sekkab, Mukaromah Syakur, dan seluruh kepala SKPD.  

Kamis paginya (7/4), para kepala SKPD mengunjungi lounge pelayanan publik pemkab. Di lounge “tranparansi” ini, para kepala SKPD dipertontonkan bagaimana keuangan pemerintah daerah dipaparkan secara gamblang.

“Di sini siapapun bisa mengakses berbagai data di lingkungan pemkab. Di sini bisa dilihat dokumen perencanaan pemkab, hingga seberapa jauh proses penganggaran berjalan,” ujar Slamet.

Pemkab mengelola APBD dengan tiga parameter, yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif. BPK sudah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Banyuwangi sangat baik. Ini berarti parameter akuntabel terpenuhi, APBD bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

Parameter transparan ditunjukkan pada proses penganggaran yang terbuka, sedangkan parameter partisipatif diwujudkan dengan pengakomodasian opini kritis publik dalam penganggaran. Parameter partisipatif juga ditunjukkan dengan pelibatan publik dalam penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan.

"Soal transparansi dan partisipatoris ini juga sudah diakui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di mana Banyuwangi dinobatkan sebagai daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik," kata Slamet.

Usai di lounge, Sekkab Mukaromah langsung menuju kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk melihat langsung pengelolaan keuangan daerah. Selain ke BPKAD, mereka juga menyempatkan diri berkunjung ke Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. “Kami juga ingin belajar, agar bisa mengembangkan pariwisata Pekalongan,” kata Kabag Humas Protokol Pekalongan, Anis Rosidi.

Rombongan bupati dan jajaran kepala SKPD tersebut juga menggali kiat sukses Banyuwangi mengembangkan eko wisatanya. Untuk itu, selama empat hari penuh mereka mengeksplor sejumlah destinasi wisata di Banyuwangi, seperti Pulau Merah, Teluk Hijau, Gunung Ijen dan Bangsring Under Water. (Humas)