Bupati Sinjai Terkesan Quote Bupati Banyuwangi yang Jadikan TI sebagai Infrastruktur ke-5

BANYUWANGI – Bupati Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Seto Gadhysta Asapa mengaku terkesan dengan quote Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang mengatakan teknologi informasi (TI) merupakan infrastruktur ke-5 yang wajib dibangun untuk menjembatani masyarakat. Hal itu diungkapkan Bupati Andi usai serangkaian kunjungannya ke Desa Ketapang, pendopo kabupaten, mal serta lounge pelayanan publik Pemkab Banyuwangi, Selasa (4/12).

“Saya tertarik dengan quote Bupati Anas yang menyebut TI adalah infrastruktur kelima yang wajib dibangun untuk menjembatani masyarakat. Saya setuju sekali dan itu yang ingin kami bangun di Sinjai,” kata Bupati Andi. Lebih jauh Bupati Andi mengungkapkan, berbagai inovasi yang dibuat Banyuwangi sangatlah menarik. Khususnya inovasi di bidang pelayanan publik. “Inovasi-inovasi yang dibuat ini menarik sekali. Begitu juga dengan aplikasi-aplikasi yang dibuat, utamanya aplikasi di bidang keuangan dan kesehatan yang ingin kami adopsi,” tuturnya.

Bupati Andi menambahkan, Banyuwangi menjadi jujugan bagi dirinya beserta rombongan sebab dirinya banyak melihat Banyuwangi dijadikan referensi bagi kabupaten/kota lainnya untuk belajar. “Banyak sekali kabupaten/kota yang kemari untuk belajar, dan itulah yang membuat kami juga ingin kemari. Dan benar saja, setelah kami kesini, banyak hal yang membuat kami ingin replikasi. Terutama terkait smart kampung dan aplikasi layanan publiknya seperti penanganan kemiskinan dan pengawasan budgeting untuk desa. Kami ingin daerah kami berkembang seperti Banyuwangi,” ujar Bupati Andi yang mengajak Ketua DPRD Sinjai dan para kepala dinas.

Sementara itu, Bupati Anas menceritakan, Banyuwangi memilih TI sebagai kendaraan untuk mengembangkan daerah pedesaan. Hal itu diwujudkan dalam program smart kampung yang bertujuan untuk mendorong pelayanan desa. Sebagai kabupaten terluas di Pulau Jawa, jarak desa dan pusat kota Banyuwangi sangat jauh dengan waktu tempuh bisa mencapai tiga jam. Warga yang butuh dokumen harus menuju ke kantor kacamatan atau pusat kota yang lokasinya cukup jauh, sehingga tidak efisien.

“Dengan Smart Kampung, administrasi cukup diselesaikan di desa. Disini dibutuhkan TI, karena yang berjalan adalah datanya, bukan orangnya. Saat ini sebagian besar desa sudah menerapkan Smart Kampung, termasuk yang jauh dari pusat kota,” jelasnya. Sedangkan terkait Mal Pelayanan Publik, Anas mengatakan ini juga merupakan salah satu solusi bagi kondisi geografis Banyuwangi yang luas.

Ilham pendirian mal ini, terang Anas, muncul saat Kemenpan RB mengajak Banyuwangi mengunjungi ASAN Xidmat, institusi pelayanan publik terpadu di Azerbaijan yang ditetapkan sebagai yang terbaik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam United Nation Public Service Award (UNPSA). "Pulang dari sana, hanya dalam satu minggu kami segera mewujudkan dan langsung meresmikan Mal Pelayanan Publik Banyuwangi pada 6 Oktober 2017 lalu," jelas Anas. (*)