Bupati Sintang Kalimantan Barat Belajar Pengelolaan Keuangan ke Banyuwangi

BANYUWANGI – Setelah ditasbihkan sebagai kabupaten dengan pengelolaan keuangan daerah terbaik se - Indonesia oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), banyak daerah datang untuk belajar langsung ke Banyuwangi. Tak ketinggalan, Bupati Sintang Kalimantan Barat, Jarot Winarno, yang langsung bertandang ke daerah ujung timur Pulau Jawa tersebut untuk menimba ilmu, Rabu (26/7).

Bupati Jarot mengatakan sudah lama ingin ke Banyuwangi untuk belajar banyak hal. Terutama, tentang pengelolaan keuangan daerah. “Sebenarnya kami direkomendasi oleh bu menteri keuangan. Kata bu menteri, aplikasi pengelolaan anggaran yang sangat baik ada di Banyuwangi. Jadi kalau mau belajar pengelolaan keuangan ya harus datang ke Banyuwangi. Inilah alasan kami kemari,” ujar Jarot saat diterima Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di ruang Rempeg Jogopati.

Dalam kesempatan tersebut, Jarot membawa serta 20 jajaran birokrasinya. Mereka terdiri dari Sekda, Staf ahli, Asisten, Kepala Bappeda, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan sejumlah kepala SKPD terkait.

Setibanya di Banyuwangi, rombongan ini langsung melihat aplikasi Sistem Informasi  Keuangan Daerah  (SIKD) yang ada Lounge Pelayanan Publik, ruang tunggu eksklusif Pemkab Banyuwangi. Mereka mencoba langsung aplikasi online tersebut lewat layar monitor yang tersedia.  “Sistemnya memang oke. Semua serba transparan dan mudah diakses secara luas. Kami sangat tertarik untuk mempelajarinya. Gak salah saya bawa rombongan besar ke sini,” cetus Jarot.

Sementara itu, Bupati Anas mengatakan, APBD adalah instrumen vital untuk mendorong program pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus kredibel dan berdampak ke publik.

”Maka pembiayaan APBD harus semaksimal mungkin bisa tepat sasaran. Efektivitas program diukur dengan orientasi kinerja, bukan semata-mata soal anggaran. Jadi APBD ini bukan soal sistem yang bersifat hukum administrasi keuangan negara saja, tapi mengukur kinerja, mengukur hasil pembangunan,” ujar Anas.

Dalam pengelolaan keuangan, lanjut Anas, Banyuwangi telah mengintegrasikan mulai perencanaan, tata kelola, hingga evaluasi keuangan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Banyuwangi juga telah menerapkan sistem akrual selama empat tahun terakhir. Banyuwangi menjadi kabupaten pertama di Jawa Timur dan tiga se-Indonesia yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak 2014.

Selain itu, imbuh Anas, Banyuwangi menerapkan e-audit terintegrasi di mana auditor tidak memerlukan surat izin untuk masuk ke seluruh dinas hingga desa-desa. E-audit juga bisa langsung mengecek tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Semua langsung jalan lewat online secara real time, termasuk mengaudit hingga ke desa-desa," ujarnya.

Banyuwangi juga menjalankan sistem e-village budgeting dan e-village monitoring, sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa. Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan dan pengawasan anggaran secara manual di level desa.

“Banyuwangi adalah daerah terluas di Pulau Jawa dengan  24 kecamatan dan 189 desa. Melalui sistem ini, kontrol atas pemanfaatan dana desa bisa dilakukan setiap saat tanpa harus datang ke setiap desa. Kita bisa tahu progress pekerjaan hingga ke pelosok desa lengkap dengan foto dan titik lokasinya melalui Google Map, sehingga tidak bisa ada proyek ganda atau fiktif. Sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar selalu sesuai aturan,” tutur Anas.

Dengan pengelolaan anggaran yang baik dan transparan tersebut, Kementerian PAN-RB menetapkan Banyuwangi sebagai penerima nilai A atau tertinggi dalam evaluasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). “Banyuwangi menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mendapat nilai A,” tutup bupati 43 tahun ini. (*)