Ciamis Belajar Penyelenggarakan Pemerintahan Kecamatan di Banyuwangi

BANYUWANGI – Berbagai terobosan yang berhasil disandang Banyuwangi, menjadikan kabupaten yang berada diujung timur Pulau Jawa ini selalu menjadi jujugan studi banding bagi kabupaten-kabupaten lain. Seperti yang terjadi Kamis, (17/4) Pemkab Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat berkunjung ke Banyuwangi hanya untuk belajar penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Menurut Asisten Administrasi Pemerintahan Kabupaten Ciamis, yang merupakan ketua rombongan dari 18 SKPD dan 26 Camat yang ikut kunjungan kerja (kunker)  Drs Endang Supriatna menyatakan, niatnya membawa pejabat ke Banyuwangi untuk meniru dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Di Kabupaten Ciamis, kata Asisten Administrasi ini, ada 26 kecamatan dengan luas wilayah 2.556,75 kilometer persegi. Melihat kondisi yang hampir sama jumlah kecamatannya, Pemkab Ciamis  ingin bertukar informasi dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan sesuai PP No 19 Tahun 2008. Mulai pelayanan publik hingga bagaimana mendapatkan untung yang bisa menjadi pendapatan daerah. Juga bagaimana membangun infrastruktur kecamatan.

“Selain itu, kami juga bertukar informasi apapun untuk memajukan kabupaten ciamis. Karena kami sering mendengar Banyuwangi banyak diperbincangkan dimana-mana. Ternyata benar, saat di Banyuwangi kotanya bersih, banyak ruang terbuka hijau dan udaranya sangat segar. Bukan itu saja, masyarakatnya juga ramah, bahkan saat masuk ke kantor pemda kami disambut hangat petugas Satpol PP,” puji Asisten Pemerintahan ini.

Mendengar paparan pejabat dari Kabupaten Ciamis, Asisten Administrasi Pemerintahan Choliril Ustadi dan Asisten Administrasi Umum, Pembangunan dan Kesra, Drs Sulihtiyono yang menerima kunker dari Ciamis ini menyatakan, terkait penyelenggaraan sistem pemerintahan di kecamatan, selain berpijak pada pada PP No 19 Tahun 2008, secara umum menggunakan sistem pagu indikatif dan pelayanan kepada masyarakat secara online. “Artinya di Banyuwangi dalam memberikan layanan kepada publik sudah menggunakan IT dengan istilah one stop service. Misalnya surat menyurat dan macam-macam pelayanan surat. Surat pindah, pengantar KTP dan lain-lain. Sistem berbasis IT ini juga sudah dilakukan di kelurahan-kelurahan yang langsung conect dengan kecamatan. Untuk lebih kongkrit kata Asisten Pemerintahan ini, para rombongan bisa langsung meninjau kantor-kantor kecamatan,” terang Ustadi di Aula Rempeg Jogopati.

Selain menjelaskan secara umum penyelenggaraan pemerintahan di Banyuwangi, Ustadi juga menunjukkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai di Banyuwangi. Mulai infrastruktur jalan, bandara hingga pemberian TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) kepada PNS di luar gaji yang diterima tiap bulan. “Pemberian TPP ini, sebagai penghargaan bagi  PNS atas kinerjanya.  Selain itu juga untuk memotivasi PNS agar bekerja lebih giat sesuai kompetensinya. Ini kebijakan masing-masing daerah. Mungkin ini bisa diberlakukan di Ciamis,” ujar Ustadi.  (Humas Protokol)