Dalam Sehari Bupati Banyuwangi Terima Kunker Empat Daerah

BANYUWANGI- Pesona Banyuwangi yang semakin mewangi, selalu mengsinpirasi daerah lain untuk datang ke Banyuwangi. Dalam sehari Rabu (24/5) empat daerah dari provinsi yang berbeda, datang berkunjung ke Banyuwangi hanya untuk studi tiru.

Keempat daerah tersebut adalah Pemkot Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Pemkot Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB),  Pemkab Bantul, Provinsi DIY dan Pemkab Gresik, Jawa Timur. Tujuan mereka pun sama belajar bagaimana membuat inovasi untuk memajukan daerahnya masing-masing. Diantaranya, aplikasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Banyuwangi secara online, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tunjangan kinerja PNS dan tunjangan mobilitas pejabat PNS.

Yang menarik dari kunjungan kerja ini, Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan, memimpin birokrasinya untuk belajar sejumlah inovasi kemajuan yang dicapai Banyuwangi. Walikota Banjarbaru ini disambut hangat Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas di lounge pelayanan publik.

Dalam moment ini, Bupati Anas sempat menunjukkan sejumlah inovasi Banyuwangi pada dilayar TV yang ada di lounge. Layar TV berisi data program-program pemkab yang langsung mengkoneksikan pemkab dengan berbagai dinas terkait.

Bupati Anas menjelaskan, e-kinerja adalah penghitungan kinerja ASN berbasis teknologi informasi. Sistem ini bisa menjamin output kinerja setiap ASN. Dengan sistem ini, lanjutnya, tunjangan ASN diberikan mengacu pada kinerjanya, bukan aspek-aspek nonteknis.

“E-Kinerja adalah bagian dari penerapan merit system, sebagai bahan evaluasi. Siapa yang berprestasi, maka dia yang akan mendapatkan reward, demikian pula sebaliknya. ” ujar Anas.

Ditambahkan Anas, e-kinerja merupakan satu dari serangkaian inovasi pembenahan sistem kepegawaian di Banyuwangi dengan memaksimalkan IT. Selain e-kinerja, Banyuwangi juga mengimplementasikan Computer Assisted Test (CAT) untuk rekruitmen CPNS baru dan implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Juga Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), aplikasi database induk pegawai yang meliputi riwayat pendidikan, keluarga, gaji, diklat, dan sebagainya.

"Pemakai database berbasis TI ini sangat memudahkan kami mencari data ASN untuk mendukung kinerja daerah,” beber Anas.

Atas inovasinya dalam penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pembenahan sistem kepegawaian yang baik tersebut, Banyuwangi pun dinobatkan sebagai kabupaten dengan pengelolaan kepegawaian terbaik Se-Indonesia oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Setelah bertemu Bupati Anas, keempat daerah ini diajak ke ruang Minakjinggo Pemkab, untuk sharing lebih detail tentang program inovasi Banyuwangi, yang dipimpin Asisten Pemerintahan, Choirul Ustadi.

Dalam kesempatan ini Ustadi menambahkan, terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Banyuwangi memang dinobatkan sebagai penyandang predikat terbaik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).  Ada beberapa langkah kerja yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP. Antara lain, komitmen pimpinan daerah dan pimpinan SKPD. Penguatan peran Bappeda dalam perencanaan, Inspektorat dalam evaluasi SAKIP dan Bagian Organisasi dalam pelaporan LAKIP.

“Kinerja SAKIP jelas dan terukur, serta program-program diefisienkan sesuai manfaat ke masyarakat. Salah satu programnya, penguatan administrasi keuangan desa, Pemkab Banyuwangi telah merancang manajemen keuangan desa yang bernama e-Village Budgeting (e-VB) dan e-Monitoring System (e-MS) yakni sebuah sistem pengawasan elektronik,” ujar Ustadi. 

Sedangkan tunjangan mobilitas ini, sebagai komitmen daerah untuk memberikan ganti mobil pejabat tidak boleh di bawa pulang dan merupakan aset daerah. LPPD sendiri imbuh Ustadi, di Banyuwangi diterapkan secara online pada 2011. Dalam penerapannya, masing-masing SKPD bisa mengirimkan data secara online kepada Bagian Pemerintahan, Aplikasi ini mempermudah pengisian indikator kinerja yang menjadi kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Sejak Banyuwangi menerapkan aplikasi ini, pemeringkatan LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  menjadi meningkat. Dulu sebelum ada aplikasi ini, peringkat LPPD Banyuwangi berada di urutan ke 162 secara nasional. Dari tahun-tahun peringkat Banyuwangi terus naik, hingga ke peringkat 16,” pungkasnya. (*)