Dalami Kebijakan Pariwisata Daerah, Universitas Pertahanan Riset di Banyuwangi

Banyuwangi – Kemajuan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi tidak hanya menarik kedatangan wisatawan, namun juga para akedemisi dari sejumlah universitas. Salah satunya akedemisi Universitas Pertahanan yang akan meneliti upaya percepatan pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Universitas Pertahanan (Unhan) Laksamana TNI (Purn) Prof. Marsetio mengatakan, Banyuwangi merupakan daerah yang mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang, termasuk salah satunya pariwisata. Karena itu pihaknya ingin mendalami tentang bagaimana upaya-upaya daerah mewujudkan kemajuan tersebut.

“Salah satu alasan kami melakukan penelitian di Banyuwangi karena kami nilai Banyuwangi merupakan daerah yang memiliki kebijakan yang cukup baik terkait pariwisata,” ujar Laksamana TNI (Purn) Marsetio saat bertemu dengan Bupati Ipuk Fiestiandani di Lounge Pelayanan Publik, Kantor Bupati Banyuwangi, Kamis (2/11/2023).

Salah satu tim dosen peneliti Unhan Dr. Bayu Asih Yulianto yang turut dalam rombongan menambahkan, selain mendalami implementasi kebijakan pariwisata Banyuwangi, Unhan juga akan memberikan sejumlah rekomendasi untuk pengembangan pariwisata Banyuwangi.

“Salah satunya kami akan melakukan kajian pengembangan wisata bahari di Banyuwangi dengan mempertimbangkan potensi wisatawan yang berasal dari Bali. Analisis dilakukan terhadap kemungkinan integrasi paket wisata Banyuwangi dan Bali Barat demi peningkatan kunjungan wisatawan ke Banyuwangi,” imbuhnya.

Sementara itu Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasihnya pada tim peneliti Unhan atas pemilihan Banyuwangi sebagai lokasi riset terkait pariwisata. Ipuk mengatakan jika  pariwisata memang sengaja dipilih oleh Banyuwangi sebagai lokomotif untuk mewujudkan kesejahteraan di Banyuwangi. Karena, sifat pariwisata yang multiplier effect, pariwisata akan mendorong berbagai sektor untuk tumbuh bersama.

“Kebijakan pariwisata ini menjadi umberella bagi pembangunan di Banyuwangi. Dimana, tidak hanya Dinas Pariwisata yang mengurusnya. Tapi, semua SKPD juga turut serta mengambil peran untuk mewujudkan hal tersebut,” ungkap Ipuk.

Dengan kebijakan tersebut, lanjut Ipuk, maka pertumbuhan wisata di Banyuwangi dapat dicapai dengan cukup baik. “Pertumbuhan pariwisata tersebut berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan,” tegasnya.

Ipuk lalu mencontohkan bagaimana Banyuwangi konsisten melarang berdirinya hotel melati baru, dengan alasan memproteksi iklim usaha rakyat. Kebijakan ini mengafirmasi tumbuhnya homestay-homestay di desa yang dikelola oleh warga.

“Dengan cara tersebut, secara perlahan ekonomi di daerah mulai bergeliat. Kunjungan wisatawan Banyuwangi dari tahun 2010 sekitar 670 ribu, kini terus melonjak tajam. Bahkan pada tahun 2018 dan 2019 sempat tercatat 5 juta wisatawan berlibur ke Banyuwangi. Pendapatan perkapita rakyat Banyuwangi yang semula tahun 2010  Rp 20,86 juta per tahun kini (2023) menjadi Rp 53,87 juta per tahun,” papar Ipuk

“Dan hal ini juga berdampak pada pengurangan kemiskinan di Banyuwangi. Bila pada tahun 2010 tercatat 11,25 persen, kini angka kemiskinan Banyuwangi 7,34 persen (2023). Ini adalah terendah dalam sejarah Banyuwangi,” imbuhnya. (*)