Dinilai Inovatif Tanggulangi Kemiskinan, Banyuwangi Jadi Lokus FGD Kementrian PPN/Bappenas

BANYUWANGI -  Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi yang signifikan mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementrian PPN/Bappenas). Kementerian PPN/Bappenas pun memilih Banyuwangi sebagai lokus Focus Group Discussion (FGD) tentang kajian inovasi dan alternatif pendanaan program penanggulangan kemiskinan di wilayah perdesaan Banyuwangi. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Santika, Selasa (30/8).

FGD ini dihadiri perwakilan dari Bank Jatim sebagai sumber pendanaan lain dan sejumlah perwakilan SKPD terkait penanggulangan kemiskinan. Diantaranya Dinas Koperasi dan UMKM; Dinas Sosial; Dinas Perdagangan Perindustrian dan Pertambangan; serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Kasubdit pemetaan penduduk miskin Bappenas, Agus Manshur, menyampaikan keberhasilan Pemkab Banyuwangi dalam penanggulangan kemiskinan membuat daerah di ujung timur Pulau Jawa ini layak dijadikan sebagai model yang bisa dicontoh daerah lain.

“Kami ingin mereplikasi praktik-praktik terbaik yang dilakukan daerah. Kami lihat Banyuwangi ini advaced dalam inovasi. Untuk itu, kami ingin menggali dan belajar secara langsung tentang inovasi terkait penanggulan kemiskinan,” kata Agus.

Menurut Agus, langkah-langkah penanggulangan kemiskinan yang telah didapatkan dari Banyuwangi, akan dijadikannya sebagai bahan penyempurna strategi pengembangan berkelanjutan yang bisa ditularkan ke daerah lain.

“Saya kira banyak daerah lain yang memiliki karakter hampir sama dengan Banyuwangi, hanya saja inovasinya belum tergali. Nah mungkin strategi Banyuwangi ini bisa diadopsi dan dilakukan untuk pengentasan kemiskinan di daerah tersebut,” imbuh Agus.

Sementara itu, Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko menegaskan Pemkab Banyuwangi memiliki komitmen kuat dalam kegiatan pengentasan kemiskinan. Untuk itu, lanjut Wabup, Pemkab telah melakukan berbagai program yang semuanya dilaksanakan secara sinergi antar SKPD. “Dengan demikian hasil yang didapat akan lebih maksimal ketimbang dikerjakan secara sektotal,” ujar Wabup Yusuf.

Upaya-upaya tersebut, imbuh Wabup, diantaranya dilakukan melalui sektor pendidikan seperti program Siswa Asuh Sebaya (SAS), beasiswa Banyuwangi cerdas, dan gerakan pemberantasan buta aksara. “Semua itu dilakukan untuk memutus rantai kemiskinan yang berkelanjutan,” cetus Wabup.

Selain itu, juga melalui sektor-sektor yang lain. Di sektor ekonomi, pemkab melakukan pembatasan toko modern berdiri di tengah kota. Banyuwangi juga telah memiliki digital market beralamatkan www.banyuwangi-mall.com

Terkait dengan peningkatan kualitas warga perdesaan, kata Wabup, Banyuwangi juga memiliki terobosan baru yakni program Smart Kampung dan UGD kemiskinan.

Smart Kampung sendiri adalah program pelayanan publik yang digagas Pemkab Banyuwangi untuk meningkatkan kualitas masyarakat perdesaan. Pelayanan publik seperti Surat Pernyataan Miskin (SPM), surat keterangan lahir mati pindah dan datang, akte kelahiran, pengurusan kartu keluarga cukup di desa/kelurahan, bahkan dilengkapi data kemiskinan di tiap desa. Balai desa pun dijadikan pusat aktivitas masyarakat dengan dilengkapi wifi, yang wajib dianggarkan oleh pemerintah desa. Balai desa dijadikan spot untuk mencari informasi, sekaligus pusat aktivitas warga, mulai dari les kesenian, posyandu, kegiatan ekonomi produktif, hingga temu warga.

Di setiap desa  juga akan terdapat penunjang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penanganan Kemiskinan yang sinkron dengan kantor UGD Kemiskinan yang ada di Kantor Bupati dan kecamatan. UPT yang berdiri di setiap kecamatan ini bertugas menyisir permasalahan warga di tingkat lokal agar segera tertangani.

Setiap laporan dan pengaduan terkait kemiskinan akan langsung direspon oleh Pemkab dalam waktu tidak kurang dari 4 jam dengan mengintegrasikan sejumlah dinas terkait. Seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Bagian Kesejahteraan Masyarakat sebagai sekretariat UGD.

“Dalam upaya penurunan angka kemiskinan ini, Banyuwangi tidak hanya mengandalkan APBD namun juga dari APBN, serta CSR dan public service partnership dengan pihak swasta,”pungkas Wabup.

Progressnya, tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi pun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2010, tingat kemiskinan sebesar 20,09 persen, turun signifikan menjadi 9,29 persen di tahun 2015. (Humas)