Dirjen Imigrasi Survei Lokasi Untuk Pembangunan Kantor Imigrasi di Banyuwangi

BANYUWANGI –  Mengingat geliat ekonomi dan potensi Banyuwangi yang terus tumbuh dan menindaklanjuti keinginan pemkab Banyuwangi untuk dibangun Kantor Imigrasi di Banyuwangi, Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM bersama Kepala Kantor Imigrasi Jember datang ke  Banyuwangi Kamis (4/1) untuk melakukan survei lokasi untuk dijadikan lokasi kantor baru.

Dalam melakukan survei, mereka melihat fasilitas pendukung, baik sarana dan prasarana juga keberadaan lokasinya apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang diharapkan Keimigrasian. “Survei ini sebenarnya untuk melihat sejauh mana kesiapan pemerintah Banyuwangi terkait permintaan untuk didirikan kantor imigrasi,” kata Kepala Kantor Imigrasi Jember, Rudiara R Kosasih saat mendapingi tim.

“Hari ini kami akan survei lokasi di Kabat. Hasil dari survei ini akan dibawa ke Jakarta untuk dikonsultasikan dan dibahas bersama.  Kalau memang disetujui tentunya akan langsung dibangun kantor baru. Sehingga masyarakat tidak perlu ke Jember jika akan mengurus keimigrasian ataupun mengurus paspor,” ujar  Rudi.

Sebelum melakukan survei lokasi, rombongan dirjen keimigrasian ini melakukan koordinasi dengan pemkab Banyuwangi terkait lokasi yang akan di survei. Menurut Asisten Administrasi, Pembangunan dan Kesra, Wiyono Ada beberapa lokasi yang telah disiapkan pemerintah untuk pembangunan kantor imigrasi ini. Yakni, eks kantor RKPD barat Polsek Banyuwangi, eks kantor Badan Pusat Statistik (BPS) dan eks gedung kantor BKKBN dan eks rumah dinas camat di Kabat.

Dipilihnya lokasi ini untuk pengembangan wilayah di bagian selatan. Mengingat pengembangan kota agar  tidak terpusat di Banyuwangi, sehingga pemerintah memberikan alternatif baru lokasi di wilayah Kabat.  “Kami berharap Banyuwangi tak hanya akan dijadikan kantor unit layanan imigrasi saja, tetapi harus sudah kantor kelas I. Mengingat potensi Banyuwangi yang tumbuh dengan pesat tentunya perekonomiannya sangat bagus. Ini sudah seharusnya sudah ada kantor imigrasi,” kata Wiyono. (Humas Protokol)