Dirjen Kemendagri Dorong Daerah Lain Belajar Sistem Keuangan Banyuwangi

Banyuwangi - Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Transaksi Non Tunai di Hotel Aston, Banyuwangi, Jumat (19/10). Acara tersebut diikuti oleh 600 peserta dari Pemerintah Kabupaten dan perbankan daerah se-Indonesia. 

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifudin dalam kesempatan tersebut, mengharapkan peserta tidak sekadar mengikuti rakor. Tapi, juga memanfaatkannya untuk meninjau sistem pengelolaan keuangan di Banyuwangi. 

"Beberapa waktu lalu, saya sempat ke Banyuwangi. Kita minta ditunjukkan laporan triwulanan laporan keuangan daerah. Ternyata tidak hanya ditunjukkan laporan yang saya minta. Bahkan, laporan secara real time hingga ke tingkat desa bisa langsung dipantau secara online," ungkap Syarifudin.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan sistem keuangan Pemda Banyuwangi merupakan salah satu pelopor di tingkat nasional yang menggunakan sistem akrual. Dengan sistem tersebut, menjadikan akuntabilitas keuangan terkontrol dengan baik. 

"Dengan sistem akrual ini ada check and balance di antara SKPD di Banyuwangi. Sehingga tingkat kepercayaan publik pada laporan keuangan Pemerintah Daerah ini semakin meningkat," terang Anas. 

Tidak hanya Pemerintah Daerah, lanjut Anas, tata kelola keuangan di tingkat desa juga terus direstorasi. Desa di seluruh Banyuwangi telah menggunakan pelaporan keuangan dengan E-Village Budgeting. Yakni, sistem keuangan berbasis online. 

"Jadi, kita bisa memantau sekaligus mengontrol penggunaan anggaran di tingkat desa secara langsung," imbuh Anas. 

Untuk mewujudkan E-Village Budgeting tersebut, Banyuwangi mendorong semua desa untuk menerapkan smart kampung. Di mana, program smart kampung tersebut menuntut pelayanan Pemerintah Desa dapat beradaptasi sekaligus memanfaatkan teknologi informasi dan internet. 

"Tidak hanya sistem keuangan, dengan smart kampung ini, berbagai pelayanan administrasi di tingkat desa juga bisa diakses lewat internet. Hal ini membuat pelayanan semakin efisien. Jarak tempuh dari desa ke kota bisa dilipat dengan ini," urai Anas. 

Banyuwangi merupakan salah satu dari 12 ploting sebagai tuan rumah rakor tersebut. Untuk tingkat kabupaten sendiri hanya ada lima. Banyuwangi satu-satunya kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Untuk yang di Banyuwangi ini, diikuti utusan dari beberapa provinsi. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, NTB, dan Banten. (*)