Dorong Kemandirian, Mensos Serahkan Bantuan Modal Rp 2,04 Miliar bagi PSK

BANYUWANGI – Upaya pemerintah kabupaten untuk mengatasi permasalahan lokalisasi dan wanita tuna susila (WTS/PSK) terus mendapatkan dukungan. Kali ini dukungan itu datang dari Menteri Sosial RI, Salim Segaf Al Jufri yang memberikan bantuan stimulan bagi mantan PSK se Kabupaten Banyuwangi, di lokalisasi Pakem, Banyuwangi, Senin (27/5). Bantuan berupa modal usaha ekonomi produktif, jaminan hidup dan pelatihan ketrampilan tersebut  diberikan kepada 275 eks WTS dengan nilai total Rp 2,04 miliar.

Acara penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos, Drs. Samsudi, MM, Direktur PKPD, Drs. Wawan Mulayawan, Msi, Staf Khusus Mensos dr. Agoes Kooshartoro, Sp.PD, Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur serta Bupati Abdullah Azwar Anas.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menyampaikan bantuan tersebut diberikan kepada para PSK sebagai stimulan untuk memulai hidup mandiri . Dengan adanya bantuan modal usaha diharapkan PSK terdorong untuk bangkit dan kembali ke masyarakat serta keluarga dengan kondisi yang lebih baik. “Permasalahan kemiskinan banyak, namun masalah WTS juga penting untuk diperhatikan. Kunci penting keberhasilan dari program ini adalah adanya kemandirian,” tutur Mensos.

Tidak hanya modal usaha para PSK juga akan diberi pelatihan keterampilan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mensos menyadari untuk mengatasi masalah PSK harus dilakukan secara bertahap, karena itu setelah adanya pelatihan ketrampilan dan bantuan modal, Mensos menekankan perlunya pendampingan. “Agar program berjalan dan berhasil  perlu dilakukan pendampingan untuk menjaga konsistensi para PSK yang telah hijrah menjadi mandiri. Hal ini juga akan kami lakukan bersama-sama pemerintah daerah,” ungkap Mensos. 

Sementara itu Bupati Anas menyampaikan, Pemkab Banyuwangi telah melakukan  berbagai  upaya dalam mengatasi masalah lokalisasi dan PSK. Sejak bulan ramadhan tahun 2011, Pemkab telah memulangkan PSK dari luar Banyuwangi dan melarangnya kembali. Sedangkan untuk PSK lokal diberikan pelatihan dan bantuan alat ketrampilan serta modal usaha. “60 persen PSK di Banyuwangi dari luar kota maka kita pulangkan. Namun untuk PSK dari Banyuwangi yang kita latih dan beri modal juga ada kendala karena sebagian menjual alat usaha dan kembali ke lokalisasi,” kata Bupati Anas.

Tidak hanya dilakukan pembinaan, untuk mengurangi jumlah PSK Pemkab juga memasang CCTV di setiap lokalisasi di Banyuwangi.  Tujuannya untuk memberikan efek malu pada orang-orang yang datang ke lokalisasi. Upaya-upaya  tersebut secara signifikan berdampak pada berkurangnya jumlah PSK dari 600 an menjadi sekitar 300 orang.  Sedangkan dari 16 lokalisasi yang ada di Banyuwangi saat ini sudah dilakukan penutupan terhadap 7 lokalisasi.

Meski demikian menurut Bupati kendala di lapangan tetap ada. Sebab walaupun jumlah PSK berkurang namun jumlah mucikarinya tidak. Padahal mucikari memegang peran penting dalam mengorganisir para PSK. Hampir semua dari mucikari beralasan tidak punya pekerjaan lain sebagai alternatif usaha. “Kami berupaya mengatasi hal ini dengan memberikan bantuan modal usaha bagi mucikari Rp 5-10 juta, namun ini juga belum semua merespon. Tapi Pemkab terus melakukan upaya-upaya persuasif,”ujar Bupati.

Bupati Anas menyampaikan penghargaan dan terima kasih pada Kemensos atas bantuan tersebut. Bupati Anas yakin dengan adanya bantuan modal usaha dari Kemensos akan menjadi upaya sinergis untuk percepatan dalam mengatasi permasalahan WTS dan lokalisasi di Banyuwangi. “Ini  adalah salah satu langkah sinergis antara pusat dan daerah dalam mengatasi masalah WTS dan lokalisasi. Kami yakin ini menjadi langkah positif untuk percepatan penanganan masalah ini,” pungkas Bupati.  (Humas & Protokol)