DPRD dan Eksekutif Banyuwangi Mulai Bahas Raperda APBD 2025

Banyuwangi – Pemkab dan DPRD Banyuwangi menyepakati kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 pada Jumat (25/10/2024). Pemkab lantas menyampaikan nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, Kamis (31/10/2024).

Penyampaian nota keuangan APBD tersebut dilakukan Plt Bupati Sugirah dalam forum rapat paripurna DPRD Banyuwangi. Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Michael Edy Hariyanto didampingi wakil ketua dewan lain, yakni Siti Mafrochatin Ni’mah. 

Hadir pula Penjabat (Pj) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Guntur Priambodo, asisten pemkab, dan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Banyuwangi.

Plt Bupati Sugirah mengatakan, penyusunan rancangan APBD 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan secara cermat arah perkembangan dari sisi pendapatan daerah. Baik dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu, juga memperhatikan kondisi makro ekonomi dan upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah di tahun 2025.

”Penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 juga dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat dewan yang terhormat pada saat pembahasan KUA-PPAS,” kata Sugirah saat membacakan nota keuangan APBD pada forum tersebut.

Risiko dan tantangan ke depan, terutama dari sisi eksternal yang ditunjukkan dengan meningkatnya tensi geopolitik, perlu terus diwaspadai. Potensi risiko lainnya yang terus diwaspadai seperti perlambatan ekonomi global, otomatisasi industri melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). 

Sugirah menuturkan, tema pembangunan tahun 2025 adalah Penguatan Ekosistem Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mendukung Transformasi Ekonomi Berkelanjutan.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa proyeksi indikator makro pemkab telah dikalkulasi dengan cermat sehingga pertumbuhan ekonomi Banyuwangi diproyeksikan pada kisaran 5,1–5,4 persen. Persentase penduduk miskin pada kisaran 6,4–6,3 persen. 

"Seluruh proyeksi, baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan, diharapkan dapat secara efektif menstimulasi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan di Banyuwangi," kata Sugirah. 

Selanjutnya, Sugirah membeber proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun depan. 

Pendapatan daerah di tahun 2025 diproyeksi sebesar Rp 3,435 triliun. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp 665 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp 2,719 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp 51,248 miliar.

Sedangkan proyeksi belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp 3,369 triliun. Adapun komposisi pembiayaan pada APBD 2025 meliputi penerimaan pembiayaan direncanakan diterima sebesar Rp 22,369 miliar yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp 88,8 miliar. 

”Saya berharap pembahasan raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar dan dilandasi dengan semangat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi,” harap Sugirah. (*)