DPRD Luwu Timur Timba Ilmu di Banyuwangi

BANYUWANGI - Berbagai inovasi yang dibuat Banyuwangi masih  terus menarik kehadiran kabupaten lain untuk belajar. Seperti yang dilakukan DPRD Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan yang mengunjungi Banyuwangi, Kamis (14/12). 

Kunjungan DPRD Luwu Timur ini dipimpin Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Peraturan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan, Andi Enddi B. Sin Go. Rombongan yang berjumlah 20 orang ini diterima Kepala Bappeda didampingi Kepala Dinas Kominfo di Kantor Pemkab Banyuwangi.

"Kami ingin merevisi kembali RPJMD kami, sebab sebagian sudah tidak up to date, terutama terkait dengan regulasi baru tentang perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," jelas Andi. 

Saat berkonsultasi dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  (Kemen-PAN-RB), 

Andi mengaku, pihaknya  disarankan langsung  untuk datang ke Banyuwangi.

"Ini kan berarti ada sesuatu yang istimewa dengan Banyuwangi. Kami memandang kesempatan ini sekaligus sebagai sarana untuk belajar berbagai terobosan yang telah digagas Banyuwangi. Termasuk tentang pengelolaan keuangannya," ujarnya. 

Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo mengatakan, perencanaan adalah bagian penting dari pembangunan. Bagaimana bisa menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurunkan angka kemiskinan, dan lain-lain. "Yang penting ada komitmen antara para pihak," ujar pria yang karib disapa Yayan ini.

Dalam pengelolaan keuangan, lanjut Yayan, Banyuwangi telah mengintegrasikan mulai perencanaan, tata kelola, hingga evaluasi keuangan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Banyuwangi menerapkan e-audit terintegrasi di mana auditor tidak memerlukan surat izin untuk masuk ke seluruh dinas hingga ke desa-desa. “Semua bisa diakses real time secara online, termasuk mengaudit hingga ke desa-desa,” tuturnya.

Banyuwangi juga menjalankan sistem e-village budgeting dan e –village monitoring, sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa. “Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan dan pengawasan anggaran secara manual di level desa,” pungkas Yayan.

Selain kunjungan Pemkab Luwu Timur, dalam waktu yang bersamaan juga ada kunjungan dari Kota Batu Malang, Bandung Barat, Jeneponto dan Badan Informasi Geospasial Jakarta. (*)