Eksekutif Berikan Tanggapan atas PU Fraksi DPRD terhadap Raperda RPJMD

BANYUWANGI – Sehari setelah fraksi-fraksi DPRD menyampaikan Pemandangan Umum (PU) atas diajukannya Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kabupaten Banyuwangi, giliran eksekutif  menyampaikan penjelasan atas PU fraksi-fraksi tersebut.

Penjelasan eksekutif  ini disampaikan oleh Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf  Widyatmoko, dalam Rapat Paripurna di kantor DPRD Banyuwangi, Selasa (7/6). Paripurna yang beragendakan penyampaian jawaban bupati atas PU fraksi tersebut, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Yusieni.

Dalam kesempatan tersebut, di awal Wabup Yusuf menanggapi PU yang datang dari fraksi Hanura-Nasdem yang mengusulkan agar pendidikan moral dan budi pekerti diterapkan di setiap disiplin ilmu. “Kami menyetujui usulan tersebut. Hal ini urgent sebagai antisipasi menjawab dinamika yang terus berkembang. Ini juga seiring dengan tantangan pendidikan yang semakin meningkat, hal ini sekaligus untuk mewujudkan visi pendidikan yang bermoral dan berakhlak mulia yang terus diterapkan Banyuwangi,” kata Wabup Yusuf.

Di samping itu, pihak eksekutif juga akan menambah guru seni di Banyuwangi. “Pemkab tidak hanya akan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki fakultas seni budaya. Namun juga mendorong perguruan tinggi di Banyuwangi untuk membuka dan mengembangkan seni budaya lokal menjadi program khusus di tempatnya,” kata Wabup.

Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut, dalam kurun lima tahun mendatang eksekutif juga akan membangun embung dan waduk untuk mendukung ketersediaan air bagi petani. “Pemerintah akan melakukan rehabilitasi dan pembangunan embung dan bendung di 18 lokasi kawasan rawan air. Di antaranya embung Kalipuro I yang berkapasitas tampung 480.000 m3 dengan sasaran luas irigasi 198 hektar, dan embung Kajar Songgon yang berkapasitas 240.000 m3 dengan sasaran irigasi 145 hektar,” lanjut nya.

Terkait fraksi Golkar-PAN yang menyatakan perlunya ditampilkan data terpilah penduduk berdasarkan jenis kelamin, Wabup Yusuf menjelaskan, seluruh terpilah gender secara rutin telah dipublikasi oleh Subdirektorat Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indeks pembangunan gender dalam skala kabupaten. “Mengingat keterbatasan kewenangan dan SDM, seluruh data yang kami sajikan berpedoman pada apa yang tertuang dalam publikasi tersebut,” ujar Wabup.

Sementara itu, terkait PU fraksi PDI Perjuangan yang mengharapkan RPJMD Banyuwangi sejalan dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo yang ingin membangun Indonesia dari desa, eksekutif menyatakan sependapat.

“Pemenuhan alokasi dana desa dan pembangunan perdesaan merupakan prioritas dalam kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Berbagai upaya pun telah  kami lakukan secara simultan, seperti penyiapan SDM aparat desa, peningkatan infrastruktur perdesaan dan pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. Peluncuran smart kampung juga wujud komitmen kami untuk menggerakkan wilayah pedesaan,” cetus wabup.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga menyampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan bisa mencapai Rp. 445,93 triliun pada tahun 2017, 2018 sebesar Rp. 490,53 triliun, Rp. 539,58 triliun pada 2019, dan Rp. 593,54 triliun di tahun 2020.

“Sementara pendapatan daerah tahun 2017 sebesar Rp. 3,36 triliun, tahun 2018 sebesar Rp. 3,69 triliun, Rp. 4,06 triliun di tahun 2019 dan Rp. 4,47 triliun di tahun 2020,” lanjut nya.

Terkait penurunan angka kemiskinan yang dianggap fraksi Demokrat kurang optimis hanya sebesar 1,8 persen, eksekutif menjelaskan bahwa angka itu adalah proyeksi minimal yang berdasarkan capaian-capaian Banyuwangi terhadap tingkat kemiskinan. (Humas)