Fraksi-Fraksi DPRD Sampaikan PU-nya Atas Raperda APBD 2017

BANYUWANGI – Setelah nota pengantar APBD 2017 disampaikan, seluruh fraksi DPRD Banyuwangi menyampaikan pemandangan umum (PU) nya atas Raperda tersebut dalam Sidang paripurna yang digelar di Ruang Rapat DPRD Banyuwangi, Rabu (16/11).  

Secara bergiliran, seluruh fraksi kecuali Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan tanggapannya. Mulai dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar PAN, Partai Demokrat, Gerindra PKS, Hanura-Nasdem, dan ditutup Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Secara umum, semua fraksi DPRD menyatakan sepakat atas  Raperda APBD 2017. Namun demikian, masing-masing fraksi juga menyampaikan usulan dan pendapatnya kepada eksekutif. Diantaranya tentang pembangunan infrastruktur jalan, drainase, dan pendidikan.

Diantaranya, fraksi Golkar PAN yang meminta agar eksekutif mengkaji ulang desain pembangunan drainase. “Meski pembangunan drainase terus dilakukan, namun banjir tetap terjadi di daerah tertentu saat musim hujan datang. Oleh sebab itu, pembangunan drainase harus direncanakan secara tepat agar dapat berfungsi maksimal. Misalnya untuk lebar drainase, harus benar-benar diukur, sehingga mampu menampung air yang banyak yang tiba-tiba datang dari daerah yang lebih tinggi,” kata Muhammad Sahlan, juru bicara Golkar PAN.

Masih tentang drainase, fraksi PPP juga menyampaikan pendapatnya. “Proses pembangunan drainase dan irigasi perlu diawasi untuk menjamin kualitas bangunannya. Selanjutnya, saluran irigasi dan drainase tersebut juga perlu dilakukan pemeliharaan secara lanjut dan gradual. Sehingga kondisinya terjaga agar tidak cepat rusak. Dengan demikian, pemerintah bisa berhemat karena tidak perlu mengeluarkan anggaran revitalisasi dalam waktu dekat,” kata juru bicara PPP, Syamsul Arifin.

Selain Golkar PAN, juga ada Hanura Nasdem yang menyampaikan pendapatnya. Salah satunya terkait bidang pendidikan. Juru bicara Hanura Nasdem Punjul Ismowardoyo mengatakan,  tahun 2017 nanti eksekutif perlu membentuk satuan polisi (satpol) pendidikan untuk meminimalisir adanya siswa maupun guru yang membolos atau berkeliaran saat jam pelajaran berlangsung. “Satpol ini akan melakukan sweeping terhadap guru dan murid yang ‘ngeluyur’ saat jam pelajaran.” kata Punjul Ismowardoyo.

Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Yusieni tersebut dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko beserta pejabat teras Pemkab Banyuwangi. (Humas).