GIZ Jajaki Kerjasama Percepatan Reformasi Birokrasi Dengan Banyuwangi

BANYUWANGI -  Berbagai inovasi  reformasi birokrasi bidang pelayanan publik yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendapatkan apresiasi dari institusi pemerintah Jerman yang membidangi kerja sama pembangunan bilateral dan kerja sama internasional, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Untuk itu GIZ pun menjajaki kerjasama untuk meningkatkan penguatan reformasi birokrasi di pemerintah kabupaten the sunrise of java ini.

Senior Advisor GIZ Juni Thamrin mengatakan GIZ bekerjasama dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) untuk mengembangkan role model  pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang berujung pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami ingin menjalin kerjasama dengan Pemkab Banyuwangi dalam  program percepatan di bidang reformasi birokrasi. Kita tengah menjajaki apakah pemerintah daerah bersedia mengembangkan program- program tersebut nantinya dan menjadi role model bagi daerah lainnya dalam penerapan reformasi birokrasi,” kata Juni usai bertemu dengan Bupati Abdullah Azwar Anas, di kantor Bupati, Selasa (30/12).

Juni melanjutkan bentuk kerjasama kedepannya sangat terbuka, karena institusi yang juga bekerjasama dengan Depdagri, Kemenkeu dan LAN ini tidak membawa project tertentu. Pola kerjasamanya bisa menyesuaikan situasi dan kondisi yang dibutuhkan oleh Pemkab. Salah satunya bisa dengan membentuk tim kerja melalui penandatangaan MoU antara Pemkab Banyuwangi, Kemenpan RB dan GIZ, dimana tim ini akan melakukan pendampingan kepada Pemkab Banyuwangi dalam program-program penguatan reformasi birokrasi.

“Bisa juga dengan kegiatan sederhana dengan menggelar dialog antara kelompok masyarakat dan pemerintah daerah untuk membahas apa yang menjadi prioritas dan kebutuhan daerah dalam peningkatan pelayanan publik dengan mendatangkan narasumber yang kredibel,” imbuh Juni.

Juni menambahkan, akan ada 5 sampai 6 daerah yang menjadi sasaran  GIZ  dalam program penguatan reformasi birokrasi. Banyuwangi sendiri menjadi daerah pertama yang menjadi sasaran oleh GIZ karena dianggap daerah yang menonjol baik kemajuan pembangunan daerahnya maupun inovasi di bidang reformasi birokrasinya.  

“Kami melihat Banyuwangi sudah punya road map reformasi birokrasi. Terlihat dari upaya meningkatkan pelayanan publik dengan berbagai inovasi seperti  program lahir langsung dapat akta, pelayanan perijinan yang melayani 20 jenis perijinan sekaligus yang tertata rapi dan fasilitas kendaraan perijinan yang melayani secara mobile menjadi beberapa keunggulan Banyuwangi,” cetus juni.

Sementara itu Bupati Abdullah Azwar Anas menyambut baik kerjasama penguatan reformasi birokrasi dengan GIZ tersebut. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan publik yang terus dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi. “Percepatan reformasi birokrasi berujung pada peningkatanan pelayanan publik yang pararel dengan upaya menyejahterakan rakyat,” kata Bupati Anas. (Humas protokol)