Hingga Awal Agustus, Banyuwangi Mampu Serap APBD 46,7 Persen

BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi terus memacu kinerja pengelolaan keuangan daerahnya. Hingga 10 Agustus ini, angka penyerapan APBD Banyuwangi tahun 2015 mencapai 46,7 persen dari belanja daerah yang Rp 2,572 triliun. Realisasi ini meningkat sebesar 7 persen dibanding penyerapan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Hal itu dikatakan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat rapat evaluasi pengelolaan keuangan daerah bersama seluruh Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Perkebunan kopi Kalibendo Banyuwangi, Selasa (11/8).

Anas mengatakan, hingga saat ini posisi terakhir penyerapan APBD sebesar Rp. 1,201 triliun. Bila dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2014, angka ini mengalami kenaikan yang dulu hanya Rp 1 triliun.

"Sudah sejak awal 2015 kami berupaya keras agar realisasi bisa optimal karena belanja daerah jadi salah satu tumpuan di tengah tren perlambatan ekonomi. Meski angka ini tergolong tinggi, namun bagi saya harusnya bisa lebih dari 50 persen karena sudah lewat semester," kata Anas.

Anas melanjutkan realisasi penyerapan anggaran daerah yang meningkat dibanding tahun sebelumnya ini berkat beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemkab. Seperti memberikan pengarahan kepada SKPD agar menyusun kas budget sesuai dengan kebutuhan. “Dengan begitu realisasi pengeluaran bisa sesuai dengan perencanaan dan meminimalisir anggaran yang meleset,”  ujarnya.

Selanjutnya, kata Anas, pelaksanaan lelang barang dan jasa juga telah dipersiapkan dengan baik sehingga prosesnya berjalan sesuai waktu dan menghasilkan penyerapan belanja barang yang tinggi. “Kita terus berupaya meningkatkan efisiensi dalam proses lelang,” cetusnya.

Selain itu, melalui BPKAD memiliki program Klinik Anggaran dan Akuntansi yang secara kontinyu  setiap minggu mengumpulkan PPK, PPATK dan seluruh bendahara dari 86 SKPD se Banyuwangi untuk mengevaluasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan instansi masing-masing.

“Selain ada klinik tersebut, kami secara periodik juga mengumpulkan para PA dan PPK seperti hari ini untuk membahas secara terbuka apa-apa yang menjadi kendala penyerapan anggaran,” imbuhnya.

Selain peningkatan realisasi penyerapan, pada tahun 2015 ini realisasi pendapatan daerah juga meningkat sebesar 62,2 persen dibanding periode yang sama tahun 2014 yang 51,1 persen. Angka 62,2 persen setara 1,489 triliun dari target pendapatan yang Rp 2,394 triliun.

Peningkatan ini, kata Anas, menunjukkan bahwa kas pemda berada pada level positif. “Posisi realisasi pendapatan yang lebih besar dari belanja menunjukkan bahwa posisi keuangan kita sehat. Ini berpengaruh pada jasa giro kita yang semakin meningkat,” papar Anas.

Anas juga mengatakan, untuk meningkatkan produktifitas kinerja Pemkab, dalam APBD Perubahan 2015 juga telah dilakukan realokasi untuk meningkatkan pos belanja produktif yang fokus pada prioritas pembangunan daerah seperti pembangunan jalan, irigasi, bantuan pertanian dan perikanan, pariwisata, dan beberapa program yang bersentuhan dengan masyarakat. Dalam APBD perubahan tahun ini, anggaran daerah meningkat dari Rp. 2,57 triliun menjadi Rp. 3,05 triliun.

"Dengan kekuatan APBDP sebesar Rp 3,05 triliun dan penyerapan belanja yang seoptimal mungkin, kami berharap instrumen fiskal ini bisa ikut menjaga ekonomi lokal dari turbulensi," tuturnya. "Termasuk ada tambahan program beasiswa bagi penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat rentan lainnya," imbuh Anas.

Anas menambahkan, realokasi belanja ke sektor produktif yang diiringi dengan efisiensi dimaksudkan untuk merespons dinamika ekonomi saat ini yang menunjukkan tren perlambatan. Apalagi dalam konteks Banyuwangi ada erupsi Gunung Raung yang berdampak ke ekonomi masyarakat, meskipun kurang signifikan.

"Beberapa program besar yang akan direalisasi di semester kedua tahun ini di antaranya penambahan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur pertanian, fasilitas Balai Latihan Kerja, infrastruktur pariwisata, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain bersumber dari APBD, itu juga melibatkan dunia usaha. Kami berharap program-program itu bisa menjadi bantalan penyangga ekonomi rakyat," ujarnya.

Meski terus memacu realisasi APBD, Anas menyatakan, kapasitas fiskal daerah tidak akan cukup untuk menggerakkan ekonomi daerah. Pemkab Banyuwangi terus mendorong tumbuh-kembangnya investasi dan ekonomi rakyat. (Humas Protokol)