Infrastruktur Fiber Optik Tuntas di 41 Desa di Banyuwangi Tahun Ini

<span 1.6em;"="">BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi terus mendorong penerapan Smart Kampung dan UGD Penanganan Kemiskinan di kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa tersebut. Salah satunya dengan melengkapi infrastruktur teknologi informasi di desa-desa yang menjadi percontohan. Tahun ini, sambungan fiber optik dituntaskan di 41 desa yang menjadi percontohan.

”Saya baru saja bertemu dengan jajaran eksekutif senior Telkom. Sudah langsung koordinasi dengan tim dari Dishubkominfo di kantor Telkom di Jakarta. Kami bikin jadwal per tanggal, per bulan. Maksimal awal Juni 2016, program Smart Kampung dan UGD Penanganan Kemiskinan sudah siap di desa-desa yang jadi pilot project,” ujar Anas.

Anas menyatakan, pihaknya telah bertemu dengan jajaran Divisi Local Government Service PT Telkom untuk membicarakan detil program dan sinergi. Turut hadir dalam koordinasi tersebut Kepala Dishubkominfo Banyuwangi Suprayogi.

”Kalau tidak keroyokan bersama BUMN, percepatan pelayanan publik akan susah. Pararel dengan ini, tim dari PLN juga sudah berkunjung ke desa-desa yang masih terhambat akses listriknya. Senin minggu depan BUMN perikanan juga datang untuk meningkatkan pemberdayaan ke pembudidaya ikan,” ujar Anas.

Smart Kampung sendiri adalah program pelayanan publik di desa yang berbasis teknologi informasi. Balai desa juga menjadi pusat aktivitas warga, baik itu aktivitas seni-budaya, kesehatan, maupun kegiatan ekonomi produktif. Selain itu, ada indikator lain dari Smart Kampung, seperti ketersediaan dokter desa.  ”Sudah ada 24 desa yang siap jadi pilot project, tapi kami ingin bisa lebih tahun ini, paling tidak di 41 desa,” ujarnya.

Berbarengan dengan Smart Kampung, saat ini Banyuwangi menyiapkan program UGD Penanganan Kemiskinan. Dalam program ini, semua masalah kemiskinan berat yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan diselesaikan secara taktis namun sistematis, terkoneksi dengan Puskesmas dan rumah sakit.

”Sebenarnya sekarang sudah jalan di WhatsApp Group, tapi kan sporadis. Harus sistematis. Nanti di desa percontohan ada dua petugas khusus. Satu menjadi operator Smart Kampung untuk pelayanan publik berbasis TI. Satu lagi untuk operator UGD Penanganan Kemiskinan yang tersambung ke server data kependudukan kami. Bersama Telkom sedang dirumuskan langkah teknisnya, seperti bagaimana agar ini bisa berbasis nomor induk kependudukan (NIK) saja. Jadi data besarnya ada di server kabupaten, di desa tinggal kirim berbasis NIK, biar tidak makan banyak bandwidth,” ujarnya.

Anas menambahkan, dengan ketersediaan infrastruktur fiber optik, lalu lintas data dari desa ke kabupaten bisa lebih cepat dan akan memudahkan masyarakat. Selain itu, penetrasi infrastruktur teknologi itu juga mempercepat transformasi pengetahuan bagi warga desa, seperti memudahkan pengelola desa untuk menambah referensi digital tentang pemberdayaan masyarakat.

Jaringan fiber optik sendiri adalah media transmisi data yang lebih canggih dibanding kabel tembaga biasa. Jaringan ini selama ini lebih banyak dipakai pada instalasi jaringan menengah ke atas yang membutuhkan banyak kapasitas data, seperti perusahaan besar.

”Infrastruktur teknologi ini jangan hanya di kota besar saja. Makanya di pilot project Smart Kampung, kami masukkan juga desa-desa yang jauh seperti desa yang ada di Purwoharjo, Pesanggaran, Wongsorejo, Glenmore, Siliragung, Muncar, dan beberapa lagi,” kata Anas.

Anas menambahkan, dalam penyelesaian fiber optik di 41 desa, secara pararel tim Pemkab Banyuwangi dan Telkom melakukan survei di 176 desa/kelurahan lainnya. Pada Perubahan APBD 2016 mendatang, tambahan alokasi dana desa (ADD) dari Pemkab Banyuwangi juga bakal dialokasikan untuk membeli bandwidth melalui Peraturan Bupati. Disiapkan rata-rata Rp10 juta per tahun per desa, di luar alokasi dana yang dikeluarkan sendiri oleh Pemkab Banyuwangi, yaitu sekitar Rp2 miliar.

”Muaranya nanti kita punya dashboard yang isinya semua hal terkait Smart Kampung dan UGD Penanganan Kemiskinan. Ini akan menjadi kendali pengelolaan tiga hal, kemiskinan yang berkaitan dengan masalah ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kalau di kota besar dashboard-nya kan soal kemacetan, di Banyuwangi soal kemiskinan,” ujar Anas. (humas)