IT, Dalam Pemerintahan di Banyuwangi

BANYUWANGI – Penerapan teknologi informasi menjadi kunci dalam pengembangan pemerintahan. Di Banyuwangi, sistem perencanaan dan pengawasan pemerintahan berbasis IT tidak hanya dilakukan tingkat kabupaten, namun sudah menyentuh pemerintahan desa. Hal itu dikatakan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat menjadi pembicara dalam sarasehan pengawasan melalui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (17/3).

Hadir dalam acara tersebut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Ardan Adiperdana. Dikatakan Bupati Anas, implementasi SPIP lewat penerapan IT dilakukan di berbagai bidang, salah satunya dengan menerapkan sistem penganggaran desa terintegrasi dalam jaringan (daring) alias online, yang diberi nama e-village Budgeting.

Bupati Anas menuturkan ini merupakan aplikasi manajemen pengangaran desa berbasis online untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran desa. Aplikasi ini terdiri atas tiga bagian yaitu perencanaan, tata kelola dan evaluasi yang berbasis online. Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan anggaran secara manual di level desa. Melalui cara ini, pencairan anggaran juga mudah terpantau.  “Banyuwangi salah satu daerah terluas di Jatim dengan  24 kecamatan dan 189 desa. Melalui aplikasi ini kontrol atas pemanfaatan dana desa bisa dilakukan setiap saat tanpa harus datang ke setiap desa. Sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar dalam pemanfaatan anggarannya bisa efektif dan sesuai aturan,” tutur Anas.

Sistem ini, kata Anas  memangkas mata rantai penyusunan anggaran secara manual di level desa. Melalui cara ini, pencairan anggaran juga mudah terpantau. ”Pencairan anggaran terkontrol. Setiap dana turun, langsung disinkronkan. Kegiatan yang ada juga tersusun rapi sesuai rencana dan anggaran. Jika program belum tuntas tidak bisa dicairkan. Ini bisa mengantisipasi penyimpangan sekaligus ini ikhtiar memberi perlindungan bagi perangkat desa mengingat anggarannya besar,” ujarnya.

Selain e-village budgeting, sejak 2015 Banyuwangi juga menerapkan e-village monitoring (e-MS). Sistem ini difungsikan untuk mengawasi program pembangunan di desa, baik program fisik maupun non-fisik. Setelah dihitung, terdapat lebih dari 4.000 program di 189 desa yang ada di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini. Dalam e-MS, kecamatan akan mengambil foto pelaksanaan program. Misalnya, untuk pembangunan jalan mulai dari 0 persen (kondisi jalan belum diperbaiki) hingga 100 persen (jalan telah selesai diperbaiki). “Nantinya hasil foto tersebut akan diunggah. Semua program didokumentasikan dan diunggah di web. Program fisik akan dipantau melalui sistem IT yang berbasis fitur Google Map. Sehingga kondisi jalan tersebut bisa diketahui khalayak luas. Mempermudah kerja pengawas, serta meminimalisasi penyimpangan," tegas Anas.

Selain itu pemanfaatan teknologi dalam SPID juga dilakukan dengan implementasi e-audit secara real time dan telah menggunakan sistem akrual terhadap pelaporan keuangan. Banyuwangi bahkan menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang menyelenggarakan e-audit secara akrual.  “Berkat sistem real time, kami mudah melakukan pengontrolan. Selama 3 tahun berturut, kami memperoleh Opini WTP Murni atas laporan keuangan daerah. BPK pun bisa langsung mengakses keuangan Banyuwangi on-line dan real time pada 85 SKPD kami,” terang Bupati Anas.

Selain itu, Banyuwangi juga memanfaatkan IT untuk meningkatkan pelayanan publik melalui program Sistem informasi perijinan online (SIPO), Lahir Prosot Pulang Bawa Kata, Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE), Pengawasan pelayanan publik dibeberapa pusat layanan masyarakat melalui integrasi CCTV lewat program ZONE Minder sampai sistem evaluasi kehadiran pegawai melalui presesensi yang terhubung online dengan bendahara gaji. (Humas)