Jelang Ramadhan, Idul Fitri dan Pilgub Jatim, Forpimda Rencanakan Aksi Pengamanan

CLURING – Menjelang datangnya  bulan suci Ramadhan bulan Juli mendatang, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda)  mulai melakukan berbagai rencana aksi pengamanan. Rencana tersebut terungkap dalam  Rapat Koordinasi (Rakor ) 3 Pilar yang diselenggarakan di lahan milik Perhutani bekas Tempat Penimbunan Kayu (TPK) di Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kamis (27/6). Pertemuan ini dihadiri oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, anggota Forpimda, pejabat komponen pemkab, dan anggota DPRD. Hadir pula  Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka), Bhabinsa Bhabinkamtibmas, kepala desa/lurah, ulama, perbankan dan para pengusaha.

Kapolres Banyuwangi AKBP Nanang Masbudi selaku nara sumber pertama memaparkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar operasi cipta kondisi menjelang puasa Ramadhan. Operasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan garansi keamanan bagi masyarakat Banyuwangi dalam melaksanakan ibadah puasa. “Ada berbagai kerawanan yang biasanya terjadi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, seperti maraknya petasan, kebut-kebutan di jalan, penyalahgunaan minuman keras, peredaran narkoba, premanisme hingga PSK yang tetap beroperasi,” papar Kapolres.

Namun, menurut Kapolres, ada peristiwa penting yang tak boleh dilupakan pada bulan Agustus mendatang. Yakni digelarnya pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur 2013. “Kerawanan yang timbul dalam pilgub terbagi dalam beberapa tahap, yaitu pada masa kampanye, masa damai, tahap pemungutan dan penghitungan suara serta tahap pelantikan. Untuk mengatasi berbagai konflik tersebut, Kapolres  meminta pada Forpimka, Bhabinsa Bhabinkamtibmas dan kades/lurah untuk melibatkan warganya. Sebab 3 pilar tersebut, ujar Kapolres, adalah ujung tombak yang menciptakan suasana tertib dan aman di desa-desa, sekaligus mampu menjalankan fungsi-fungsi early warning dan early detection.

Senada dengan Kapolres, Bupati Anas juga menyatakan akan kembali menertibkan tempat-tempat karaoke. “Tempat-tempat karaoke akan kami tertibkan, begitu pula dengan pentas-pentas seni dimana artisnya harus berpakaian sopan. Di samping itu penutupan lokalisasi juga akan terus dilakukan, “ tandas Bupati Anas.

Rakor rutin yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) ini benar-benar dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan desa. Forpimka, Bhabinsa Bhabinkamtibmas dan kades/lurah menjadikan ajang tersebut untuk berdialog dengan bupati dan anggota Forpimda tentang berbagai permasalahan yang dialami di wilayahnya.

Salah satunya Kapolsek Songgon, Ali Ashari yang menanyakan potensi konflik yang melibatkan dua desa di kecamatannya terkait pengadaan proyek air bersih. Mulanya, untuk mengatasi krisis air bersih di Desa Sragi, pemkab  akan membuatkan saluran  yang mengambil air dari sumber air di  Desa Sumber Arum. Awalnya masyarakat Sumber Arum tak ada masalah jika suplai air bersih mengambil dari desanya. Namun belakangan mereka keberatan jika airnya diambil dari sumber air yang cukup besar tersebut dengan alasan takut airnya habis, dan meminta proyek itu dialihkan pada sumber air yang lain di desa yang sama.    

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Mujiono menjelaskan, pengadaan proyek air bersih itu didasarkan pada usulan masyarakat Songgon mulai dari tahapan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Musrenbangcam hingga Musrenbangkab. Setelah dituangkan dalam DPA, ternyata malah kemudian terjadi konflik. Padahal proyek itu bernilai Rp. 2,9 miliar. Sedangkan jika dialihkan pada sumber air kedua yang ditawarkan, debit airnya kecil, lokasinya jauh dan konturnya juga sulit. Sehingga jika direaliasikan butuh dana yang tak sedikit, yakni mencapai Rp. 4,5 miliar. Itupun pipanya tak akan melalui Desa Sumber Arum, melainkan lewat Desa Sumber Bulu untuk lebih memperpendek jarak. Namun Mujiono mengaku hal ini masih terus dikaji baik secara teknis, manfaat maupun pembiayaannya. Diharapkan tahun 2014, rencana tersebut bisa terealisasi, mengingat masyarakat di Desa Sragi benar-benar membutuhkan air bersih. (Humas & Protokol)