Kabupaten Barru, Sulawesi Belajar SAKIP ke Banyuwangi

BANYUWANGI – Prestasi Banyuwangi sebagai kabupaten penyandang predikat terbaik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) se Indonesia, menarik Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan untuk belajar SAKIP ke Banyuwangi.

SAKIP sendiri adalah sebuah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan yang memiliki empat fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja ‘output’ program pembangunan, kinerja ‘outcome’ program, dan kinerja sasaran.

Dipimpin Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Barru, Abu Bakar, rombongan langsung menuju ke Lounge Pelayanan Publik yang ada di areal Kantor Pemkab Banyuwangi, Kamis (23/3). Kedatangan rombongan  ini diterima Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) didampingi Kepala BPKAD.

Dikatakan Abu Bakar, di Indonesia hanya Banyuwangi yang meraih predikat A, sebagai SAKIP terbaik dan tertinggi. “Itulah yang melandasi kami untuk datang ke sini. Dengan belajar ke sini harapan kami SAKIP di Kabupaten Barru bisa meraih predikat yang lebih baik dari sekarang," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPKAD, Suyanto Waspo Tondo, menjelaskan, kunci keberhasilan Banyuwangi meraih predikat memuaskan tersebut adalah komitmen pimpinan daerah yang sangat tinggi dan konsisten terhadap dokumen perencanaan sampai pertanggungjawaban pembangunan. “Hal ini juga ditopang oleh kebersamaan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” ujar Yayan, sapaan akrabnya.

Tim SAKIP Pemkab Banyuwangi, kata Yayan, selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD. Bukan itu saja, Tim SAKIP tersebut juga selalu berkonsultasi kepada Pemprov dan Kementerian PAN-RB. Ada beberapa langkah kerja yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP. Antara lain, komitmen pimpinan daerah dan pimpinan SKPD. Penguatan peran Bappeda dalam perencanaan, Inspektorat dalam evaluasi SAKIP dan Bagian Organisasi dalam pelaporan LAKIP.

Ditambahkan Kepala BPKAD, Samsudin, program atau kegiatan SKPD disederhanakan sesuai kebutuhan SKPD dengan tujuan mengurangi tumpang tindih kegiatan antar SKPD. “Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menghilangkan ego sektoral. SKPD saling berbagi anggaran. “Dulu tantangan terberat adalah merelakan anggarannya dipakai SKPD lain. Tapi dengan target-target yang jelas dan terukur, kami bisa melakukannya,” kata Samsudin.

Samsudin mencontohkan kerjasama antara Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Setiap 40 persen pemuda yang dilatih Dispora, harus mandiri. “Tidak mungkin anggaran Dispora bisa memandirikan yang 40 persen tadi. Maka bekerjasamalah dengan Dinkop. Sehingga output-nya Dispora menjadi input bagi Dinkop,”terang Samsudin.

Terakhir, imbuh Samsudin, Pemkab Banyuwangi kemudian  membangun sistem aplikasi SAKIP, mulai perencanaan, pengukuran kinerja secara online, hingga sistem monitoring kinerja pegawai.

“Kinerja SAKIP ini jelas dan terukur, serta program-program diefisienkan sesuai manfaat ke masyarakat. Salah satu programnya, penguatan administrasi keuangan desa, Pemkab Banyuwangi telah merancang manajemen keuangan desa yang bernama e-Village Budgeting (e-VB) dan e-Monitoring System (e-MS) yakni sebuah sistem pengawasan elektronik,” jelas Samsudin.  Dua sistem tersebut, lanjutnya,  bertujuan menghindarkan desa dari masalah hukum, dan mampu memberdayakan masyarakat desa.

Tak hanya itu, sistem ini juga  mensinkronkan sumber pendapatan desa dari APBN, APBD Kabupaten dan bagi hasil pajak, serta retribusi daerah. (Humas)