Kejaksaan RI Belajar Manajemen Birokrasi Ke Banyuwangi

BANYUWANGI – Manajemen birokrasi entrepreneur yang diterapkan Pemkab Banyuwangi selama lima tahun terakhir ini mendapat apresiasi dari banyak pihak. Puluhan kepala kejaksaan dan koordinator kejaksaan dari seluruh wilayah Indonesia mempelajari best practice pelaksanaannya langsung ke Bumi Blambangan ini.

Para pejabat korps adhyaksa yang bertandang ke Banyuwangi ini adalah peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan (Diklatpim) III Kejaksaan Republik Indonesia. Mereka melakukan benchmark ke Banyuwangi ini dengan mengunjungi sejumlah SKPD sebagai obyek studi mereka .

Dikatakan Kepala Bidang Penyelenggara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Diklat Kejaksaan RI Yudi Kristiana dipilihnya Banyuwangi sebagai obyek penelitian peserta diklat karena sejumlah inovasi yang dikembangkan Banyuwangi. Salah satunya adalah bagaimana mengelola SDM yang ada menjadi sebuah yang birokrat yang cakap dalam membangun daerah.

“Banyuwangi jadi salah satu icon nasional di tingkat pemerintah kabupaten yang menampilkan beragam inovasi di bidang birokrasi. Ini alasan kedatangan kami ke sini untuk belajar manajemen birokrasi entrepreneur. Dalam mengambil kebijakan hukum, para kajari ini harapan kami bisa mengambil prinsip-prinsip nilai dari Banyuwangi yang telah menerapkan inovasi manajemen birokrasi entrepreneur tersebut,” kata Yudi.

Cara Banyuwangi me-manage SDM ini, kata Yudi, kalau diadopsi dan  ditransfer di jajaran kejaksaan bisa menjadi contoh baru untuk mengimplementasikan visi misi kejaksaan dalam pengambilan kebijakan hukum.

Salah satu contoh yang menarik perhatian mereka, lanjut Yudi, adalah kesuksesan Banyuwangi Festival yang langsung ditangani oleh para pegawai negeri sipil. "Eventnya bagus-bagus, dan hebatnya ditangani oleh para PNS-nya langsung. Ini patut menjadi contoh bagaimana menggerakkan SDM-nya," kata Yudi.

Selain itu, yang menjadi perhatian para jaksa tersebut adalah event yang ditampilkan di Banyuwangi Festival selalu mengangkat kearifan lokal dan tidak meniru daerah lain.

“Tema dalam Banyuwangi Festival selalu mengangkat potensi daerah, serta kearifan lokal. Hal seperti ini yang membuat kami ingin meniru juga. Karena dalam pengambilan kebijakn hukum pun, kami tidak boleh meninggalkan pertimbangan kondisi sosial masyarakat. Kami ingin tahu lebih detail bagaimana teknisnya, “ kata Yudi.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, tak mengelak bila dikatakan kunci keberhasilan Banyuwangi adalah kekompakan manajerial di semua lini.

"SKPD kami anggap sebagai teamwork dengan fungsinya masing-masing. Setiap event kami anggap sebagai kerja pemda, jadi masing-masing SKPD  tanpa dikomando audah tahu masing-masing melakukan apa dan bagaimana. Sudah tidak ada ego sektoral," kata Bupati Anas saat menerima peserta diklat di pendopo kabupaten Banyuwangi, Selasa (10/5).

Selain itu, kata Anas, birokrasi telah ditempa untuk terbiasa mandiri dan tidak terpaku pada program APBD. Caranya, kata dia, dengan mengembangkan model private partnership dalam menjalankan sebuah program inovasi. Seperti pendirian marketplace online Banyuwangi Mall yang digagas bareng pemda bersama BNI, Tbk.

“Itu salah satu modal kita untuk terus memaksimalkan hasil program inovasi kita dengan APBD yang terbatas,” ujar Bupati Anas.

Selain di pendopo, peserta diklat juga melakukan studi ke obyek penelitian di sejumlah instansi. Di antaranya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Mereka juga sempat mengunjungi lounge pelayanan publik di Kantor Pemkab Banyuwangi. (Humas)