KemenPAN-RB dan GIZ Ajak Sharing Kabupaten/Kota untuk Perbaiki Layanan Publik
Senin, 3 Maret 2014
BANYUWANGI - Reformasi birokrasi jadi pilihan bukan tuntutan. Yang terpenting adalah bagaimana melayani publik dengan efektif, efisien dan sistematis. Dan kelompok-kelompok masyarakat juga diharapkan memberikan dukungan sehingga reformasi birokrasi bisa berjalan dengan baik. Hal itu diungkapkan Bupati Abdullah Azwar Anas ketika membuka Learning Hub Road Map Daerah Reformasi Birokrasi, Senin (3/3) di Ijen Resort, Kecamatan Licin, Banyuwangi. Secara khusus Bupati Anas menyatakan dukungannya atas kegiatan ini, dimana tiap-tiap kabupaten/kota saling berbagi dan menimba ilmu.
Kegiatan Learning Hub Daerah Reformasi Birokrasi ini digagas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bekerjasama dengan Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Perwakilan dari KemenPAN-RB, Drs. Eddy Suryanto,MM, mengatakan, KemenPAN punya program percepatan reformasi birokrasi. "Kami berharap tiap-tiap kabupaten/kota menyampaikan progress apa yang sudah dilakukan di kabupaten/kota masing-masing," harap Eddy yang menjabat sebagai Asisten Deputi Koordinator Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II KemenPAN-RB ini. Nantinya, terang Eddy, tiap kabupaten/kota diharapkan saling memberi masukan atas pelayanan publik yang telah dijalankan, dan diperkenankan saling mengadopsi satu sama lain.
Untuk diketahui, KemenPAN-RB mengumpulkan sejumlah kabupaten/kota yang punya dan telah menjalankan program pelayanan publik unggulan di daerahnya masing-masing. Yang dipercaya untuk mengikuti program KemenPAN-RB ini adalah 19 kabupaten/kota yang bupati/walikotanya pernah dikirim ke Harvard tahun 2012 lalu. Dari ke-19 kabupaten/kota ini akan dijaring ide-ide yang akan sangat berguna bagi pembangunan di daerah masing-masing. Banyuwangi dikelompokkan bersama 5 kabupaten/kota lainnya, yaitu Kota Kediri, Kabupaten Gresik, Malang, Lampung Selatan, dan Kota Denpasar. Namun kali ini Denpasar berhalangan hadir lantaran bertepatan dengan kegiatan besar yang diselenggarakan di kotanya.
Mengapa Banyuwangi yang terpilih menjadi tempat dilaksanakannya kegiatan ini? Dijelaskan oleh Kepala Bagian Organisasi Budi Santoso, kebetulan Banyuwangi sudah melangkah lebih dulu pada 2013 lewat program Quick Win 'Lahir Procot Pulang Bawa Akta' yang sudah dilaunching Wakil MenPAN-RB November lalu. Disebut Quick Win karena program tersebut merupakan target jangka pendek, dimana pelaksanaannya bisa selesai dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Karena itulah Banyuwangi dipilih sebagai tempat. "Tiap-tiap kabupaten/kota akan memaparkan secara bergantian model pelayanan publiknya. Dan karena Banyuwangi dinilai yang mampu menjalankan lebih dulu, maka 'Lahir Procot Bawa Akta' pun akan dikupas bersama-sama. Termasuk mengajak peserta berkunjung ke salah satu puskesmas yang sudah menerapkan program tersebut, dilanjutkan kunjungan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil),"jelas Budi.
Hasil kunjungan di lapangan, ujar Budi lagi, akan dibedah bersama-sama. Dari situ akan dievaluasi, apakah yang dilakukan Banyuwangi sudah baik atau belum. Masukan dari peserta lain juga diharapkan muncul demi perbaikan layanan publik yang ada. Setelah itu,di akhir kegiatan, akan ada rekomendasi dari pertemuan ini yang menyatakan program mana dari kabupaten/kota ini yang bisa diadopsi oleh kabupaten/kota lainnya.
Menariknya, KemenPAN-RB nantinya akan mencetak buku Best Practice Inovasi dari masing-masing kabupaten/kota tersebut, untuk kemudian diedarkan ke kabupaten/kota lain untuk saling menginspirasi.
Pertemuan ini diikuti oleh perwakilan dari BAPPEDA, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) serta Bagian Organisasi dari masing-masing kabupaten/kota yang menjadi peserta. Hal itu dilakukan sebab 3 instansi inilah yang dianggap sebagai penggerak reformasi daerah di tiap-tiap kabupaten/kota. Selain dihadiri Bupati Anas dan Asisten Deputi KemenPAN-RB, pertemuan yang dilangsungkan selama 2 hari ini (3 - 4/3) dihadiri pula oleh para fasilitator penyusunan road map RB Daerah dari GIZ dan KemenPAN-RB, Sekkab serta para pejabat komponen Pemkab Banyuwangi. (Humas & Protokol)