Kemenpan RB Evaluasi Implementasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi Banyuwangi

BANYUWANGI – Setelah ditetapkan sebagai daerah terbaik pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Jawa Timur tahun 2015 lalu, Kabupaten Banyuwangi kembali menjalani penilaian oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Pada penilaian ini, Tim Kemenpan RB  melakukan evaluasi implementasi penerapan SAKIP dan reformasi birokrasi 2016, di kabupaten yang telah bertransformasi menjadi kota wisata ini.

Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Kempan RB, Didi Noordiatmoko mengatakan kehadiran tim Kemenpan RB di Banyuwangi  memiliki dua agenda utama yakni  evaluasi akuntabilitas kinerja birokrasi daerah dan evaluasi atas penerapan reformasi birokrasi.

“Bisa dibilang ini merupakan pengecekan akhir dan sinkronisasi atas dokumen-dokumen  yang telah kita nilai beberapa waktu lalu dengan implementasinya di lapangan,” kata Didi saat memberikan sambutan di hadapan para kepala SKPD di aula Rempeg Jogopati, Rabu (19/10).

Didi melanjutkan, terkait dengan akuntabilitas kinerja, penilaian yang dilakukan oleh kementrian adalah dengan melihat seberapa efektif dan efisiennya penggunaan anggaran pembangunan daerah (APBD) dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Jadi kami melihat mulai dari perencanaanya, laporan dan evaluasi apakah mendorong dan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Didi.

Tidak hanya melihat efektivitas dan efesiensi APBD yang sedang berjalan (2016), tapi lanjut Didi, penilaian juga dilakukan dengan melihat kerangka anggaran APBD 2017. Sejauh mana perencanaan anggaran tersebut memiliki efektivitas mengungkit kesejahteraan rakyat.

Sementara itu untuk evaluasi reformasi birokrasi, Didi mengatakan penilaiannya dengan melihat apakah  sasaran reformasi birokrasi telah tercapai. Yakni terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik yang semakin baik.

“Kami ingin melihat seberapa pencapaian Banyuwangi atas tiga sasaran tersebut. Nantinya untuk melakukan evaluasi kami akan langsung mendatangi beberapa unit pelayanan publik daerah yakni RSUD Blambangan, Badan Perizinan  Penanaman Modal Terpadu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” cetusnya.

Sebelumnya pada penilaian SAKIP 2015 Banyuwangi mendapat penilaian tertinggi dengan predikat ”B” dengan nilai 65,41.Nilai ini jauh melampaui nilai rata-rata Jatim sebesar 53,21.

Sementara itu dalam kesempatan tersebut Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan terima kasih kepada Kemenpan RB yang telah memberikan atensi positif kepada Banyuwangi selama ini. Anas pun menyampaikan sebagai daerah terluas di Jawa Timur Banyuwangi harus memiliki terobosan-terobosan baru dalam melaksananakan kinerja untuk mengatasi berbagai kendala daerah.

“Dulu image Banyuwangi jelek, kemiskinan tinggi, disparitas antar wilayah yang tajam dan konektivitas yang belum terbuka. Banyuwangi pun melakukan berbagai terobosan kinerja untuk mengatasi itu semua dengan menetapkan visi misi dan sasaran strategis yang terukur dan terarah,” ujarnya.

Misalnya saja, Anas mencontohkan dulu aksesibilitas menuju Banyuwangi sulit karena letaknya yang jauh dan moda tranportasi yang terbatas. Maka misinya adalah membuka aksesibilitas,  langkah strategis pun dilakukan dengan mengaktifkan penerbangan melalui bandara.

“Hasilnya pun terukur, kini dengan pesawat jika tadinya dari Surabaya ke Banyuwangi menempuh 8 jam sekarang hanya 45 menit. Pengguna pesawat pun meningkat tajam hingga 1308 persen, dari 7824 penumpang  menjadi 110 ribu penumpang pada 2015” terang Anas.

Anas melanjutkan Banyuwangi juga telah melakukan perencanaan, penganggaran dan transparansi anggaran daerah. Hasilnya selama empat tahun berturut-turut sejak 2012 hingga 2015, Banyuwangi mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kami juga mengawal penggunaan anggaran tingkat desa dengan menerapkan e-village budgeting,” cetusnya.

Sedangkan dibidang reformasi birokrasi, Banyuwangi telah menerapkan pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-goverment) di berbagai bidang seperti e-office, e-planning, e-budgeting, dan e-audit.  “Selain itu juga menerapkan program peningkatan pelayanan publik melalui penerapan budaya pelayanan prima diantaranya dengan pemeringkatan pelayanan publik dan survey indeks pelayanan publik,” pungkasnya. (Humas)