Kementrian LHK Bentuk Task Force Pembangunan TWA Ijen

Banyuwangi - Pemerintah pusat terus memantapkan pengembangan pariwisata di kawasan taman nasional yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Tim lintas kementerian kembali menggelar rapat koordinasi dan membentuk tim khusus untuk membahas perencanaan pembangunan Taman Wisata Alam Gunung Ijen.

Rapat yang berlangsung di Banyuwangi pada Selasa (3/5) tengah malam itu dipimpin Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tachrir Fathoni. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko, Direktur Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan pada Direktorat jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Is Mugiono, Kepala Balai Besar KSDA JAwa Timur, dan Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Jember, Agus Krisna.

Dikatakan Dirjen Tachrir pengembangan kawasan Ijen ke depan akan melibatkan sejumlah pihak. Selain dari pihak Kementrian LHK dan pemkab, akan juga melibatkan investor. Untuk itu, lanjut dia, rapat koordinasi ini untuk menyelaraskan rencana pengembangan TWA Ijen oleh berbagai pihak tersebut.

"Kita duduk bersama di sini untuk mensikronkan perencanaan yang dibuat pemda bersama Kementerian Pariwisata, konsep yang diusung pihak swasta, maupun dari kami sendiri. Namun, semua perencanaan pengembangan Ijen yang akan kami pilih tetap akan mengedepankan konsep konservasi," ujar Tachrir. Dalam kesempatan tersebut, hadir pula PT Sura Parama Setia sebagai pemegang ijin pengusahaan pariwisata alam di TWA Ijen. 

Untuk menuntaskan perencanaan pengembangan Ijen, dalam rapat tersebut juga telah dibentuk tim khusus di bawah komando Kementerian LHK yang akan membahas khusus tentang bagaimana pengembangan Ijen ke depan dari berbagai pihak.

"Task force ini di bawah komando Direktur Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Mereka akan bekerja merumuskan dengan menyinkronkan beragam perencanaan dari tiga pihak ini. Kami deadline sebelum 15 Mei sudah tuntas semua perencanaannya, untuk kami laporkan langsung ke Bu Menteri," tegas Tachrir.

Lebih jauh Tachir mengatakan pengembangan Ijen tetap akan mengedepankan konsep ecotourism. Pengembangan pariwisatanya yang berdasar pada kelestarian lingkungan dan harmoni dengan masyarakat.

"Blue fire Ijen ini fenomenanya hanya ada 2 di dunia, maka wajib kita jaga kelestariannya. Ijen akan tetap jadi satu kesatuan ekosistem dimana kelestarian alam menjadi tumpuan utamanya, dan pariwisata menjadi pengembangannya. Masyarakat di sana pun akan berkembang sesuai konsep konservasi," kata Tachrir.

Selain itu, rakor ini juga memantapkan persiapan peta jalan pembangunan infrastruktur pariwisata  disana, yang terbagi dalam pembangunan jangka pendek dan jangka menengah. Seperti yang diungkapkan Tachrir bahwa pembangunan sejumlah sarana dan prasarana ada yang akan dibangun pada tahun ini juga.

"Toilet, mushola, bak sampah, dan sumber air akan kita bangun tahun ini juga. Itu  rencana jangka pendeknya, karena yang sifatnya yang mendesak. Sementara lainnya yang terkait pengembangan Ijen ke depan akan kita mantapkan pula pada rapat ini," kata Tachir.

Selain itu, dalam rakor tersebut juga diputuskan bahwa pemkab diberi keleluasaan untuk membangun sejumlah sarpras penunjang di kawasan kaki Gunung Ijen. "Silakan pemkab membangun dan memperbaiki akses jalan menuju Ijen, termasuk infrastruktur lain. Kami sangat mendukung. Kami juga men-support pemkab yang berencana membuat lahan parkir di bawah Paltuding sebagai buffer zone. Toh ini juga dalam rangka mendistribusikan pusat kepadatan, agar tidak terkonsentrasi di satu titik," kata Tachrir.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Banyuwangi Mudjiono mengatakan pada tahun ini pemkab menganggarkan perbaikan jalan menuju Ijen Rp 950 juta. Anggaran itu dipergunakan untuk membangun jalan dai Jambu menuju Paltuding.

"Akses Ijen menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur jalan menuju kawasan wisata. Selain itu, kami juga menganggarkan infrastruktur fisik menuju Pantai Sukamade sebesar Rp 5,3 miliar, dan Pantai Pulau Merah sebesar Rp 3,5 miliar," kata Mudjiono. (Humas)