Kementrian PUPR akan Pameran Perumahan Rakyat Di Banyuwangi

BANYUWANGI – Mendukung program pemerintah sejuta rumah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menggelar Pameran Rumah Rakyat di Banyuwangi. Pameran tersebut akan dilaksanakan selama enam hari di Gedung Seni Budaya (Gesibu), 14-19 Oktober mendatang.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, Budi Hartono, mengatakan pameran rumah rakyat ini untuk mempercepat realisasi program satu juta rumah yang telah dicanangkan Presiden Jokowi pada April 2015 lalu. Sebanyak 30 pengembang perumahan bersubsidi dan perbankan akan turut dalam pameran tersebut.

“Tahun ini ada 4 kabupaten kota yang kami gelar untuk mempromosikan program ini, salah satunya Banyuwangi. Karena kami melihat ada tren kemajuan perekonomian di Banyuwangi akhir-akhir ini, sehingga pusat memilih Banyuwangi” ujar Budi saat bertemu dengan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Program sejuta rumah merupakan program pembangunan rumah subsidi yang bisa dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan fasilitas KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Masyarakat yang mendapat fasilitas ini akan mendapat keuntungan di antaranya uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang lebih, hanya 1% dari harga rumah.

Ditambahkan Budi, fasilitas KPR FLPP ini menawarkan banyak manfaat. Masyarakat bisa membeli rumah dengan suku bunga hanya 5 persen per tahun dan jangka waktu pelunasannya hingga 20 tahun. Sebelum program sejuta rumah diluncurkan April tahun lalu, lanjut dia, suku bunga KPR FLPP sebesar 7,25 persen per tahun.

“Penurunan suku bunga ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau dihitung-hitung, ini ringan sekali. Jangka waktunya panjang, bunganya juga rendah. Jadi semua masyarakat diharapkan bisa menjangkau membeli rumah sendiri. Daripada uang dibuat ngontrak atau sewa rumah, mending dibuat bayar cicilannya,” kata Budi.

Budi juga mengeluarkan angka backlog perumahan rakyat secara nasional. Saat ini angka backlog rumah nasional telah turun dari yang 2010 ada 13,5 juta, kini 2015 menjadi 11,4 juta. Seiring itu, lanjut dia, prosentase masyarakat yang menghuni rumah sendiri meningkat dari 78 persen (2010) menjadi 82,63 persen (2015).

“Karena kalau dilihat, masalah backlog adalah masalah keterjangkauan (accessibility). Hal ini disebabkan harga KPR terus naik, namun tidak disertai dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang sesuai dengan kenaikan tersebut. Sehingga daya belinya turun. Maka untuk meningkatkan keterjangkauan, salah satunya dengan menurunkan suku bunga, sehingga daya beli masyarakat juga naik,” ujar Budi.

Fasilitas lain yang diberikan pemerintah melalui skema FLPP ini adalah jaminan asuransi rumah, mulai asuransi jiwa hingga kebakaran. “Keuntungan lainnya dari fasilitas ini, masyarakat akan mendapatkan bantuan uang muka dari pemerintah sebesar Rp. 4 juta. Sedangkan untuk PNS, akan ada tambahan lagi sebesar Rp. 4 juta dari Bapertarum. Jadi totalnya untuk PNS Rp. 8 juta,” terang dia. Bapertarum adalah Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan sangat mendukung program pemerintah tersebut agar semakin banyak masyarakat yang memiliki hunian yang layak, namun dengan harga terjangkau. Namun Anas mengingatkan kepada pengembang perumahan bersubsidi untuk mematuhi aturan yang telah diterapkan pemkab. Seperti penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial harus dilengkapi.

“Saya termasuk cerewet tentang perijinan pembangunan perumahan. Ini semata-mata untuk pengendalian agar pengembang tidak sembarangan. Rumah-rumah rakyat ini harus dibangun dengan kualitas yang bagus, meskipun perumahan bersubsidi. Selain itu, drainase yang baik dan fasilitas umum juga harus disediakan,” kata Bupati.  (Humas)