Kepala Badan Perwakilan Provinsi Jatim Kunjungi Banyuwangi

BANYUWANGI – Kepala Badan Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Abdul Hamid, Senin pagi (23/1) berkunjung ke Banyuwangi. Hamid yang baru saja dilantik 2 minggu lalu mengaku kedatangannya ke Banyuwangi adalah untuk memperkenalkan diri kepada  kepala daerah Kabupaten Banyuwangi.

Abdul Hamid diterima langsung oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi. “Kabupaten Banyuwangi adalah wilayah kerja saya, Pak Bupati. Tak kenal maka tak sayang. Karena itu saya sengaja mendatangi satu persatu kabupaten yang menjadi wilayah kerja saya yang meliputi Kabupaten Jember, Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso,” ujar Hamid.

Hamid menjelaskan, nama Badan Perwakilan Provinsi Jatim tergolong baru. Dulu dikenal dengan karesidenan, kemudian berganti nama lagi menjadi Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil). Sekarang namanya menjadi Badan Perwakilan Provinsi, dan kantornya berkedudukan di Jember. Tepatnya terletak di depan Universitas Jember.

“Dengan berkunjung kemari, selain menjadi kenal lebih dekat dengan Bupati Banyuwangi, saya nantinya ketika ingin mengembangkan potensi di daerah-daerah yang saya bawahi lebih tepat sasaran. Apalagi Banyuwangi ini saya dengar potensi agribis berbasis pariwisatanya luar biasa,” ungkap Hamid.

Selain itu, imbuhnya, pihaknya  diberi kewenangan oleh provinsi untuk melakukan koordinasi, mengevaluasi, menilai, dan membina. “Kalau kita tidak menjalin komunikasi, ya bagaimana kita mau mengevaluasi, kan Pak,” tandasnya.

Bupati Anas mengaku senang mendapat kunjungan tersebut. Orang nomor satu di Banyuwangi itu kemudian membeberkan sejumlah upayanya untuk memajukan Banyuwangi.

“Dulu Banyuwangi tidak serta merta maju seperti ini, Pak. Kami bekerja keras untuk mewujudkan kepuasan masyarakat, khususnya di bidang pelayanan publik,” ujar Anas.

Sebab, lanjutnya, ekspektasi orang terhadap birokrasi itu tinggi. “Maka kami mensinergikan kinerja kami dengan teknologi informasi (TI). Kami buat smart kampung dimana masyarakat bisa menyelesaikan segala urusan di tingkat desa, tidak perlu jauh-jauh datang ke kabupaten. Komplain dari warga diselesaikan dalam waktu maksimal 4 jam. Begitu juga dengan penanganan orang miskin yang sakit. Kami juga punya tim pemburu anak putus sekolah untuk menekan angka putus sekolah di Banyuwangi,” beber Anas.

Bahkan, imbuhnya, dirinya baru saja menginstruksikan pada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) untuk aktif mencari orang miskin di sekitarnya. “Tadi pagi saya minta kepada seluruh PNS untuk aktif mencari tetangga kanan kirinya yang miskin. Mereka bisa melaporkannya pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk segera kita tindaklanjuti,” ujar Anas.

Menurutnya, kepekaan PNS  terhadap orang-orang miskin di sekitarnya ini akan menimbulkan kebanggaan tersendiri. Dengan begitu, angka kemiskinan di Banyuwangi akan semakin mudah untuk  ditekan.

Begitu pula dengan dunia pendidikan, Anas menceritakan bagaimana Pemkab Banyuwangi mendorong para kepala sekolah untuk membentuk inspektur cilik di tingkat sekolah. Tugas inspektur cilik adalah mengendus kawannya yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena terbentur biaya, atau pun mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu inspektur cilik juga punya tugas lain, yakni harus aktif mengkampanyekan makanan sehat pada kawan-kawannya.

“Kalau ini kita keroyok bersama, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Semuanya menjadi mudah. Kuncinya bagaimana cara kita menggerakkan seluruh instrumen,” pungkas  Anas. (Humas)