Kota Bandung Belajar Turunkan Kemiskinan di Banyuwangi

BANYUWANGI -   Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi yang signifikan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kota Bandung. Meskipun sudah menjadi kota yang terbilang maju, Bandung pun tak segan untuk belajar cara pengentasan kemiskinan dari Banyuwangi. Bahkan Wakil Walikota (wawali) Bandung, Oded Muhammad Danial memimpin langsung rombongan tim penanggulangan kemiskinan kota (TKPK) Bandung yang terdiri atas 30 birokrat lintas satuan perangkat kerja daerah (SKPD) ini.

TKPK Bandung yang dipimpin oleh Wawali Oded diantaranya membawa 8 orang camat, dan perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan kota (Bappeko), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Bagian Kesejahteraan Masyarakat. Sedangkan Banyuwangi diwakili oleh Wakil Bupati sekaligus Ketua tim pengendali kemiskinan daerah (TKPD) Yusuf Widiatmoko, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Wiyono, dan Kepala SKPD di jajaran Pemkab Banyuwangi.

Wakil walikota Oded Muhammad Danial mengatakan kedatangan dirinya bersama rombongan ke Banyuwangi memang sengaja untuk melakukan studi banding cara pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Kota The Sunrise of Java ini. Menurut Oded langkah Banyuwangi dalam mengurangi jumlah penduduk miskin telah membawa hasil yang signifikan. “Kami mengetahui ini dari berbagai informasi baik dari surat kabar maupun media sosial yang gencar memberitakan Banyuwangi,” kata Oded.

Selain itu Oded juga melihat perkembangan pembangunan Banyuwangi yang pesat dalam kurun lima tahun terakhir. Kebetulan Oded memiliki istri asli Banyuwangi dan sering pulang kerumah mertuanya di Kelurahan Karangrejo, Banyuwangi. “Jadi saya melihat langsung bagaimana perkembangan Banyuwangi sebelumnya dan sekarang,” kata Oded.

Ditambahkan Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat Bappeko Bandung Diki Kuswara, Bandung merupakan ibukota Propinsi Jawa Barat yang termasuk dalam kota metropolitan. Anggaran Pendapatan Daerah Kota (APBK) Bandung mencapai Rp. 6 triliun dengan nilai pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp. 2 triliun.  Dengan luas wilayah 167,3 KM2  penduduk Bandung cukup padat yakni sebesar 2,5 juta jiwa. Jumlah penduduk miskinnya berada sebanyak 4,78 persen dari total jumlah penduduk.

“Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) penduduk miskin di Kota Bandung  sebanyak 304.939 jiwa. Sesuai instruksi Walikota Ridwan Kamil dalam lima tahun harus turun menjadi 289.994 jiwa. Kedatangan kami ke Banyuwangi ini salah satu ikhtiar untuk menurunkan angka kemiskinan ini,” kata Diki.

Dalam kesempatan tersebut beberapa perwakilan rombongan dari Kota Bandung berkesempatan untuk melakukan tanya jawab dengan jajaran Pemkab Banyuwangi. Diantara pertanyaan yang muncul adalah apa saja tips dalam menanggulangi kemiskinan, bagaimana budgeting yang dilakukan, bagaimana peran camat dan kepala desa dalam menanggulangi kemiskinan, serta apakah ada validasi data jumlah penduduk miskin dan teknik apa yang dilakukan.

Menjawab berbagai pertanyaan tersebut Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko mengatakan keberhasilan Banyuwangi dalam menurunkan angka kemiskinan berkat strategi  keroyokan banyak sektor yang ditempuh Banyuwangi.  Dijelaskan Yusuf, keroyokan yang dimaksud adalah pemerintah, BUMN, dan swasta bergandengan tangan saling dukung menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan.

“Sebab jiia hanya mengandalkan dana dari APBD, masalah kemiskinan tidak akan pernah selesai. Misalkan saat TNI akan melakukan karya bakti, kita arahkan untuk membuat program bedah rumah. Ini akan memperluas sasaran pengentasan kemiskinan yang belum tercover APBD. Praktis jumlah kemiskinan di Banyuwangi lebih cepat  berkurang,” kata Wabup.

Progress angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Tahun 2009 (20,09 %), 2011 (11,25 %), 2012 (10,48%), dan di tahun 2013 (9,5).

Asisten Administrasi dan Kesra Wiyono menambahkan, selain strategi keroyokan, strategi lain yang diterapkan adalah memberikan perlindungan sosial bagi penduduk miskin. Program yang digagas antara lain lewat program jaminan kesehatan masyarakat miskin baik yang masuk dalam daftar BPJS maupun tidak. “ Di bidang pelayanan dasar, akses juga terus ditingkatkan. Setiap anak, dijamin pendidikan dasarnya. Selain ada Bantuan Operasional Siswa (BOS), Pemkab menginisiasi program Siswa Asuh Sebaya, dimana secara periodik siswa yang mampu menyisikan uang sakunya untuk membantu kebutuhan belajar siswa yang tidak mampu,” kata Wiyono.

  Di sektor perekonomian, pemkab juga terus mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat di sektor mikro yang pertumbuhannya  terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun. “Pemkab juga menggerakkan sektor pariwisata. Sektor ini melibatkan masyarakat secara langsung dan paling cepat pengaruhnya bagi perekonomian daerah. Langkah yang ditempuh mulai dari penataan wisata, membuka destinasi wisata baru, membuat berbagai even skala nasional dan internasional yang mampu mengundang banyak wisatawa seperti Banyuwangi Festival. Sektor ini mendorong tumbuhnya jasa transportasi, kuliner, perhotelan, dan aneka kerajinan rakyat, " pungkas Wiyono. (Humas Protokol)