KPA Kumpulkan Pokja IMS, Bahas Penanganan HIV/AIDS

BANYUWANGI -  Semakin meningkatnya kasus HIV/AIDS membuat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Banyuwangi berinisiatif untuk mengumpulkan sejumlah instansi yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) IMS, Jumat (5/7),  guna membahas rencana tindak lanjut penanganan penyakit mematikan ini. Sehingga ke depan diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif untuk berjalannya program Pencegahan Melalui Transmisi Seksual (PMTS).

Menurut Plh. Sekretaris KPA Waluyo, SKP, MM, pada tahun 2011 lalu, berdasarkan penelitian  Kementerian Kesehatan Model Matematika Epidemi HIV di Indonesia tahun 2008 – 2014, terdapat 8170 ibu hamil yang positif HIV di Indonesia. “Makin lama kasus HIV/AIDS di kalangan perempuan sangat memprihatinkan. Padahal mereka tidak berperilaku resiko seksual tinggi namun tertular dari pasangannya yang berperilaku seksual tinggi. Situasi ini menempatkan anak pada posisi rentan HIV/AIDS dari orang tuanya yang mengidap penyakit yang menurunkan imunitas tubuh tersebut, dengan penularan melalui proses persalinan, menyusui maupun media lain seperti transfusi darah,”beber Waluyo.

Untuk mencegah hal tersebut, terang Waluyo, caranya dengan memberikan informasi mengenai penyakit HIV/AIDS, seks sehat, Infeksi Menular Seksual (IMS), dan keuntungan pemakaian kondom. Waluyo menandaskan, pemberian informasi ini memang sebaiknya diberikan pada pelanggan pekerja seks, sebab dari ulah merekalah sang istri menjadi tertular HIV/AIDS.

Di Banyuwangi sendiri, jumlah penderita HIV/AIDS per April 2013 terhitung telah menembus angka 1451 orang. Angka yang cukup fantastis itu, kata Waluyo, juga disumbang oleh pelanggan pekerja seks. “Kenyataannya sekarang banyak pekerja seks yang nilai tawarnya rendah. Bila pelanggannya tak mau menggunakan kondom, mereka selalu mengalah,”ujar pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit di Dinas Kesehatan Banyuwangi itu. Ditambah dengan ketidakberanian petugas layanan kesehatan atau puskesmas terdekat untuk memberikan pelayanan kesehatan mobile di lokalisasi pasca ditutupnya beberapa titik lokalisasi seperti Ringin Telu (Bangorejo), Klopoan (Singojuruh), Sumber Kembang (Tegalsari), Blibis dan Padang Pasir (Rogojampi). “Padahal tak menutup kemungkinan masih ada lokalisasi yang masih beroperasi atau berpindah ke hotel kelas melati, sehingga hal ini cukup berdampak terhadap perkembangan kasus IMS atau penyakit kelamin di Banyuwangi,” keluh Waluyo.

Berbagai instansi yang dikumpulkan di Sekretariat KPA Kabupaten Banyuwangi , diantaranya  Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana  (BPP&KB), Klinik VCT RSUD Blambangan dan Genteng, Polres Banyuwangi, Majelis Ulama Indonesia, Satpol PP dan Program Manajer LSM KKBS Banyuwangi, khusus memikirkan jalan keluar permasalahan tersebut. Bagaimana melakukan layanan IMS kepada pekerja seks yang lokalisasinya ditutup maupun mereka yang mulai beroperasi di hotel kelas melati. Sebab, tambah Waluyo, jika mereka diminta untuk datang sendiri ke layanan kesehatan, mereka akan keberatan dengan berbagai alasan yang disampaikan. “Dengan pertemuan Pokja IMS ini diharapkan para stake holder bisa  urun rembug mendorong terjadinya pemeriksaan IMS dan VCT oleh masyarakat di layanan kesehatan terdekat, “pungkas Waluyo.  (Humas & Protokol)