KPPN Banyuwangi Serahkan DIPA Tahun Anggaran 2016

BANYUWANGI – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 kepada sejumlah satker dan instansi vertikal, Selasa (22/12). DIPA tersebut diserahkan oleh Kepala KPPN, Delfiana Lase dengan disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Slamet Kariyono.

DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. KPPN ikut menjaga postur APBN, termasuk pencairan APBN untuk tiap-tiap daerah. Dana tersebut kemudian akan didistribusikan ke masing-masing satker untuk dikelola demi kesejahteraan negara.

Menurut Delfiana Lase, pada tahun 2015, KPPN Banyuwangi telah mengelola  DIPA sebanyak 63 DIPA dengan total pagu Rp. 1.064.214.655.000 dengan nilai realisasi Rp. 845.824.552.067,- (79,48 persen). “Di tahun 2016, kami akan mengelola DIPA sebanyak 57 DIPA dengan nilai pagu Rp. 1.693.851.510.000,” beber Delfiana. Delfiana mengakui, dibandingkan DIPA tahun 2015, DIPA tahun 2016 ini memang menurun (dari 63 menjadi 57), tapi secara nominal justru mengalami kenaikan.

Ke depan Delfiana mengingatkan agar aspek kehati-hatian terus dipegang, agar dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan di tiap-tiap satker bisa berjalan dengan baik. “Saya menghimbau agar  masing-masing  satker agar melaksanakan perencanaan penyerapan anggaran dengan segera sesudah disahkan. Karena jika penyerapan anggaran terlambat dilakukan, dampaknya tidak bagus dan bisa mempengaruhi pergerakan pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi,”tandas Delfiana. 

Menanggapi hal tersebut, Sekda Slamet Kariyono  berharap, dengan adanya penyerahan DIPA tersebut, pembangunan  berbagai sektor di Banyuwangi bisa berjalan.  “Semoga di tahun 2016 pengelolaan keuangan kita bisa lebih diintensifkan  sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis ( juknis) yang ada,” harapnya.

Terkait besarnya kucuran dana dari APBN untuk TA 2016, Slamet mengaku itu berkat kerja keras seluruh pihak. “Tiap tahun anggarannya terus bertambah. Itu karena kepercayaan pemerintah pusat kepada kita yang juga bertambah, adanya lembaga-lembaga baru yang tumbuh, seperti bandara dan sekolah penerbangan, serta banyaknya kegiatan yang kita gagas yang berdampak positif bagi daerah ini,” terangnya.

Kegiatan yang berlangsung di aula KPPN ini selain menghadirkan satker yang ada di Pemkab Banyuwangi juga menghadirkan beberapa instansi vertikal dan beberapa institusi lainnya di Banyuwangi. Diantaranya Kejaksaan Negeri, Kementerian Agama, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, PT Pelindo III, Polres Banyuwangi, Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi, Kantor Taman Nasional Baluran, Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Ketapang serta Kantor Bea dan Cukai. (Humas & Protokol)