Laporan Keuangan Banyuwangi Dapat Opini WTP Murni dari BPK

BANYUWANGI - Kabupaten Banyuwangi berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tanpa Catatan/Tanpa Paragraf Penjelasan alias WTP murni dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2013. LKPD Banyuwangi pada 2012 juga mendapat opini WTP Murni dari BPK. WTP Murni merupakan level tertinggi dalam pelaporan keuangan."Opini WTP Murni ini menunjukkan akuntabilitas APBD yang semakin baik. Tidak banyak daerah yang mendapat opini WTP murni dari BPK," kataKepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, Djajat Sudrajat. Bahkan, untuk LKPD 2012, di Jatim hanya Banyuwangi yang mendapat opini WTP Murni.

Menurut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, opini dari BPK ini menunjukkan pengelolaan keuangan Banyuwangi sangat akuntabel dan kredibel. "Kami kelola APBD dengan tiga parameter, yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif. BPK sudah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Banyuwangi sangat baik. Ini berarti parameter akuntabel terpenuhi, APBD bisa dipertanggungjawabkan dengan baik," papar Bupati Anas.

Adapun parameter transparan menunjukkan proses penganggaran yang terbuka, sedangkan parameter partisipatif diwujudkan dengan pengakomodasian opini kritis publik dalam penganggaran. Parameter partisipatif juga ditunjukkan dengan pelibatan publik dalam penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan. "Soal transparansi dan partisipatoris ini juga sudah diakui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di mana Banyuwangi dinobatkan sebagai daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik," Bupati kata Anas.

Bupati Anas berharap kinerja ini bisa dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Bupati mengakui, tidak mudah memperbaiki pengelolaan keuangan daerah Banyuwangi yang pada tahun-tahun sebelumnya pernah dinyatakan "disclaimer" oleh BPK di mana lembaga audit negara itu ogah menyatakan pendapatnya terhadap LKPD Banyuwangi karena pengelolaan keuangannya sangat buruk."Saya tekankan tidak boleh ada main-main. Bahkan, saya minta ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menempatkan stafnya di Banyuwangi guna mengawasi kami," pungkas Bupati Anas.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Muzakkir, menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir memo ada peningkatan jumlah kabupaten/kota di Jatim yang mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangannya. Namun, masih banyak yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).“Pada kenyataannya memang ada peningkatan, walaupun cuma satu atau dua daerah yang naik. Tapi sekarang belum kita evaluasi karena memang belum semua selesai diaudit,” ujarnya via telepon.

Dikatakan Muzzakir, Banyuwangi dianggap kabupaten yang secara konsisten mendapat opini WTP. Namun diakui Muzzakir, masih banyak kabupaten/kota lain yang laporan keuangannya mendapat status Wajar Dengan Pengecualian (WDP).“Memang masih ada daerah lain yang hanya mendapat WDP karena ada yang tidak wajar dalam angka-angka di neraca keuangannya, atau terjadi salah penganggaran atau lain sebagainya,” paparnya.

Untuk daerah yang belum WTP, BPK RI terus menghimbau untuk menertibkan laporan keuangannya. Masalah yang timbul diantaranya adalah aset daerah yang belum bisa ditelusuri. Aset daerah yang rata-rata sudah lama dan tua kemungkinan besar membuat administrasi pencatatanya tidak tertib. Hingga kini banyak aset yang harga atau nilai perolehannya tidak diketahui atau keberadaannya tidak ada.“Kita himbau mereka untuk menelusuri itu, mencari yang belum ketemu, atau menilai ulang dulu nilai wajarnya berapa,” katanya. (Humas Protokol)