Lindungi UMKM, KPPU – Pemkab Jalin Kerja Sama Anti Monopoli dan Kemitraan UMKM

BANYUWANGI – Banyuwangi kedatangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI. Kedatangan mereka ini untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Banyuwangi terkait perlindungan kepada Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dari praktik monopoli oleh pelaku usaha besar. Rombongan yang dipimpinMajelis komisi KPPU, Saidah Sakwan ini diterima langsung Sekretaris Daerah Slamet Kariyono dan didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan, Hary Cahyo di Lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi, Selasa (22/12).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi berbagai persaingan yang terjadi dalam dunia usaha. KPPU merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

Saidah Sakwan mengatakan KPPU ingin menjalin kerja sama dengan Pemkab Banyuwangi untuk pengawasan anti monopoli dan kemitraan UMKM dengan  dua instrumen yaitu penegakan hukum dan rekomendasi kebijakan.  “Kerja sama ini rencananya akan direalisasikan pada 2016 mendatang. Tentunya nanti akan didampingi regulasi yang baik,” kata Saidah.

Terkait rekomendasi kebijakan, lanjut Saidah, KPPU memiliki competition checklist (daftar persaingan) untuk mengetahui regulasi apa yg bisa di cecklist agar persaingan usaha menjadi kompetitif. Selain itu, KPPU juga mencoba membangun legal framework untuk membangun bisnis yg efisien dan efektif.

Kerja sama tersebut, imbuh Saidah, bertujuan memberikan pendampingan dan perlindungan hukum kepada pengusaha kecil dan menengah dari praktik monopoli yang bisa saja dilkukan para pengusaha besar. Dengan demikian,  mereka tetap dapat melakukan usaha dengan nyaman dan mendapatakan  hak-hak yang sama dengan para pengusaha besar.  Agar tidak ada pihak tertentu dengan posisi dominan yang berusaha membatasi pasar dan menghambat pelaku usaha yang lain.

Kerja sama yang kami tawarkan ini bukan tanpa sebab, kami telah melihat secara utuh kondisi industri di Banyuwangi sudah baik. Terbukti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang meningkat dan rata-rata pertumbuhan ekonomi Banyuwangi berada diatas Jawa Timur, yakni 6,59 persen, sedangkan Jatim 6,27 persen.  Namun kondisi yang baik ini tetap harus didampingi regulasi yang baik pula. Tentunya regulasi yang pro terhadap UMKM dan mendorong kesejahteraan rakyat.  

“Sebelum MoU nanti tentunya kami akan sosialisasi dulu ke sejumlah UMKM di Banyuwangi tentang maksud dan tujuan lembaga kami, agar mereka tau kemana harus mengadu apabila ada praktik monopoli yang mereka alami,” ujarnya.(Humas Protokol)