Mahasiswa Unmuh Jember Studi Lapang ke Mall Pelayanan Publik Banyuwangi

Kamis, 2 November 2017


BANYUWANGI – Keberadaan Mall Pelayanan Publik yang dimiliki Banyuwangi mengundang ketertarikan berbagai pihak untuk berkunjung dan mengetahui lebih dekat, bagaimana berjalannya pelayanan publik satu pintu di Banyuwangi. Salah satunya para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember  yang khusus datang ke Mall Pelayanan Publik Banyuwangi untuk melakukan studi lapang, Kamis (02/11).

Sebanyak 70 orang, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) jurusan Ilmu Pemerintahan, Unmuh Jember ini langsung berkeliling dan melihat dari dekat bagaimana pelayanan yang ada di Mall pelayanan publik ini berjalan.

Koordinator Mahasiswa, Adilan Haqiqi mengaku dirinya dan kawan-kawannya terkesan berkunjung ke mall ini. “Kunjungan kami  kesini terkait dengan mata kuliah Layanan Sektor Publik. Sebelumnya kami tidak pernah tahu ada layanan yang lengkap seperti ini. Ya baru di Banyuwangi ini,” kata Adil.

Menurut mahasiswa semester V ini, kelengkapan layanan di Mall Pelayanan Publik di Banyuwangi ini patut diacungi jempol. “Semua jadi serba mudah bagi masyarakat, apalagi yang tinggalnya jauh dari kota. Nggak perlu bolak-balik, dalam sehari semua urusan langsung selesai. Jadi lebih hemat waktu. Terlebih lagi tidak ada pungutan liar (pungli),”  kata Adil.

Selain berkeliling ke seluruh areal layanan, Adil dan kawan-kawannya juga mencari tahu bagaimana berjalannya SOP masing-masing layanan. “Nanti yang kami dapatkan di sini akan kami presentasikan di depan dosen penguji. Ini sekaligus juga bisa  menjadi inspirasi bagi universitas kami dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa ke depannya,” ujar Adil.

Mall pelayanan publik Banyuwangi kini mengintegrasikan 149 layanan dalam satu atap. Rinciannya 102 layanan dari pemkab dan 47 layanan BUMN. Antara lain mencakup administrasi kependudukan seperti akte kelahiran dan kematian, Kartu Identitas Anak, KTP, berbagai jenis perijinan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PDAM, pertanahan, hingga pembayaran retribusi daerah. Juga ada pengurusan SKCK, perpanjangan SIM dan STNK.

Terintegrasinya berbagai layanan ini digagas Pemkab Banyuwangi untuk mendorong layanan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (*)

 



Berita Terkait

Bagikan Artikel :