Menpan-RB Ingin Program Banyuwangi Diadopsi Nasional
Rabu, 3 Agustus 2016
”Ini merupakan hari keempat saya bertugas sebagai Menteri PAN dan RB, dan ini kunjungan kerja saya yang pertama di luar Jakarta. Saya tadi bisik-bisik ke deputi saya, ada beberapa inovasi di Jatim yang akan saya adopsi untuk disebar ke daerah lain, salah satunya program penerbitan akta kelahiran di Banyuwangi yang cepat dan memudahkan warga desa. Jadi pelayanan publik ini tidak hanya milik orang kota, tapi juga warga desa seperti yang diterapkan di Banyuwangi,” ujar Asman.
Pada acara tersebut, Asman mendengarkan paparan akuntabilitas kinerja dari tiga kepala daerah di Jatim yang nilai akuntabilitas kinerjanya dinilai baik oleh kementerian. Asman mengatakan, dengan mengadopsi inovasi yang sudah berjalan sukses di sebuah daerah, akan sangat efisien dan menguntungkan daerah lain. Pasalnya, tidak perlu lagi coba-coba program. Semua sistem tinggal diadopsi dan disesuaikan dengan karakteristik daerah yang akan mengadopsi.
”Sesuai amanat Presiden Jokowi, kita harus cepat bergerak yang bisa dirasakan rakyat secara langsung. Tidak perlu program muluk, tapi tidak jalan. Yang sederhana tapi tepat sasaran harus dijalankan. Saya juga mengapresiasi tadi Banyuwangi paparkan bagaimana pelayanan di desa sudah semakin baik. Sederhana tapi jalan, itu yang penting,” tegas Asman.
Dia menambahkan, dia diamanati oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri PAN-RB dengan sejumlah pesan khusus. Terkait kementeriannya, yang ditekankan presiden adalah bagaimana pelayanan publik bisa berjalan optimal dengan bantuan teknologi informasi. ”Saya akan keliling, dan saya janji akan fasilitasi daerah yang ingin maju dan kerja. Tinggal kontak, saya akan langsung kirim tim untuk bantu perbaikan pelayanan,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan siap membagi sistem dan prosedur sejumlah inovasi di daerahnya untuk diadopsi daerah lain. Salah satunya program ”Lahir Procot Pulang Bawa Akta” yang merupakan bagian dari program ”Smart Kampung”. Hingga 2015, lebih dari 60.000 bayi telah mendapatkan akta kelahiran secara cepat ini. Jika semua syarat lengkap, seperti KTP, KK, dan nama bayi; begitu bayi lahir, akta kelahiran langsung terbit dan diantarkan ke rumah/puskesmas oleh tim yang bersinergi dengan PT Pos Indonesia.
”Kebetulan sudah ada beberapa kabupaten/kota yang berkunjung ke Banyuwangi, dan kita menjalin kerja sama untuk saling tukar inovasi. Ini hemat karena tidak perlu uji coba. Di Banyuwangi kan sudah trial and error, sudah tahu mana celahnya dan sudah diperbaiki dari sistem dan mekanisme itu. Daerah lain bisa langsung mengadopsi. Begitu juga saat kami belajar inovasi ke daerah lain, kami tinggal mengadopsi. Ini saling menguntungkan, dan terutama yang paling diuntungkan adalah warga,” papar Anas.
Anas mengatakan, kunci inovasi pelayanan publik adalah pada kekuatan kerja sama di lingkungan pemerintah daerah. ”Kepala daerah tidak bisa one man show. Makanya tadi saat presentasi saya perkenalkan semua staf saya yang hadir karena mereka-lah yang bekerja,” ujar mantan anggota DPR RI ini.
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Banyuwangi sendiri pada 2015 mendapat predikat B dengan nilai 65,41 alias yang tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur berdasarkan penilaian Kementerian PAN RB. ”Tahun ini saya targetkan dapat A atau minimal 80. Sudah kami perbaiki kekurangan-kekurangan pelayanan yang ada,” pungkas Anas yang juga ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jatim ini. (humas)