Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Launching e-Village Budgeting

BANYUWANGI - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar melaunching program e-Village Budgeting, Minggu (7/12), di depan Kantor Pemkab Banyuwangi.Program yang digagas oleh Pemkab Banyuwangi ini dilaunching bersamaan dengan Festival Transparansi Publik yang dihelat untuk memperingati Hari Anti Korupsi.

 Didampingi Bupati Abdullah Azwar Anas,  Marwan mengatakan, ini adalah langkah yang bagus, dan  secara nasional akan ia payungi.  “Program  Banyuwangi ini bagus dan  sudah terlihat berjalan komprehensif. Banyuwangi sudah leading duluan dibanding kabupaten lain. Ini bisa menjadi kabupaten percontohan,”puji  Marwan. Menurutnya e - Village Budgeting (eVB) itu penting. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia terdapat 74 ribu desa. Kalau didatangi satu per satu akan makan banyak tenaga dan biaya. Dengan sistem online, kata Marwan, dari Jakarta pun akan mudah dimonitoring.

Marwan menegaskan sekarang eranya adalah era online dimana semua sistem terpadu secara online. Marwan membeberkan bahwa pihaknya  dalam waktu dekat juga akan melakukan hal yang sama dengan Banyuwangi.

“Program ini selaras dengan apa yang dipersiapkan  oleh  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk tahun 2015, yang kami beri nama e-Desa Mandiri. Kami sudah merancang program yang tersistem di seluruh Indonesia , dimana kami akan mengambil 7 desa yang paling siap  dari setiap kabupaten se-Indonesia,”ujar Marwan.

Desa-desa tersebut, tutur Marwan,  akan dijadikan pilot project untuk selanjutnya bisa ditiru desa-desa lainnya. Saat ini pihaknya   masih mencari formula dan mekanisme yang tepat untuk mengimplementasikannya. Lantas apa saja yang bisa diakses secara online? Marwan menegaskan apa saja bisa diakses secara online, mulai dari  perencanaan, pelaporan, implementasi  data penduduk, dan sebagainya.

Untuk diketahui, e-VB adalah  sistem penganggaran dan pengawasan program pembangunan desa berbasis online. Semua desa di Banyuwangi (189 desa) akan memakai sistem itu.

"Sistem ini  sebagai upaya untuk memperbaiki pengembangan desa sekaligus untuk menyambut UU Nomor 6/2014 tentang Desa, di mana kami ingin alokasi anggaran bagi desa bisa berdampak optimal dengan tetap mengutamakan pengelolaan yang transparan dan akuntabel," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Untuk mempersiapkan perangkat desanya, Pemkab Banyuwangi pun telah menggelar sosialisasi dan melatih mereka selama 2 minggu agar paham betul  penerapan sistem tersebut.

e-VB sendiri  terdiri atas tiga bagian, yaitu perencanaan, tata kelola, dan evaluasi, yang  semuanya berbasis online.  Ini termasuk yang pertama di Jawa Timur, bahkan Indonesia. Efektif berlaku tahun  2015, dimana  semua anggaran dan program desa terintegrasi ke sistem online ini. Sistem online tersebut juga bersinergi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat-Pemerintahan Desa, BAPPEDA,  serta Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Banyuwangi. (Humas & Protokol)