Musrenbangcam Jadi Ajang Konsolidasi Bupati dengan Camat dan Kades

BANYUWANGI – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) yang digelar di Kantor Kecamatan Singojuruh, Senin (23/2), menjadi ajang konsolidasi antara Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dengan para camat dan kades.

Di depan para audiens, Bupati Anas yang membuka acara tersebut menyatakan rencananya untuk  merubah tata ruang Banyuwangi terkait keberadaan industri. Hal itu disebabkan, wilayah utara Banyuwangi yang sebelumnya ia proyeksikan sebagai lahan industri, tampaknya tak bisa sepenuhnya terwujud. Para spekulan tanah begitu gencar mempermainkan harga tanah hingga investor enggan untuk masuk.

“Sekarang  akan kami rubah, industri tak hanya boleh ada di wilayah utara. Boleh dimana saja di seluruh Kabupaten Banyuwangi, sepanjang lokasinya jauh dari masyarakat, tidak mengganggu kepentingan umum, dan jauh dari areal persawahan,”kata Bupati Anas.

Tak hanya itu, terkait information technology (IT), Bupati Anas juga menekankan pentingnya para camat dan kades menguasai piranti elektronik tersebut. “Tahun ini pelayanan 1 pintu atau one stop service di tingkat desa harus jalan. Karena itu tidak boleh tidak, semua camat, kades bahkan para kepala dusun harus belajar IT. Jangan sampai pelayanan publik di tingkat desa harus terkendala gara-gara hal ini,”tegasnya.

Ke depannya, agar seluruh program yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik, Bupati Anas meminta adanya pelibatan perempuan. “Faktanya, lebih dari 50,3 persen penduduk Banyuwangi adalah perempuan. Dan lewat berbagai rutinitasnya sehari-hari, mereka punya cara-cara kreatif dalam  menyebarluaskan program pemkab. Saya minta, Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita dihidupkan terus. Begitu pula dengan para pemuda, petani dan budayawannya  perlu terus dirangkul,” ujar bupati.

Bupati Anas juga menegaskan pentingnya penyelenggaraan musrenbang. “Saya berharap semua pihak turut aktif berpendapat, terutama para kades silahkan menyampaikan usulan dari warganya,”tandas bupati. Bahkan untuk percepatan pembangunan di tingkat desa, bupati menyatakan dirinya memberikan privilege (hak istimewa, Red) untuk mengusulkan 1 program prioritas di desanya, khususnya  program yang bertahun-tahun belum di-ACC.

Apalagi tahun ini, kata bupati, Pemerintah Pusat  menganggarkan dana transfer untuk desa sebesar Rp. 250 miliar. Namun Pemerintah Pusat baru mentransfer sebesar Rp. 28 miliar, sedangkan  APBD membantu sebesar Rp. 61 miliar.

Sementara itu, dijelaskan oleh Kepala BAPPEDA, Agus Siswanto, untuk tahun 2016 nanti, usulan anggaran  mencapai Rp 275,34 miliar. Rinciannya adalah Rp. 48,13 miliar untuk pendidikan; Rp. 22,39 miliar untuk kesehatan; Rp. 28,10 miliar untuk pertanian; Rp. 148,83 miliar untuk infrastruktur dan  gabungan sebesar Rp 27,87 miliar. Itu belum termasuk usulan kecamatan yang berdampak lintas desa atau kelurahan.

Total pagu indikatif untuk masing-masing kecamatan, terang Agus,  sebesar Rp. 110 miliar. Ada peningkatan Rp 10 miliar dari pagu tahun 2015. Penetapan pagu indikatif ini didasarkan pada 10 variabel, antara lain jumlah penduduk, panjang jalan, jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, luas panen padi sawah,  jumlah sarana kesehatan, jumlah sarana pendidikan, jumlah sarana ibadah dan kelengkapan laporan.

Untuk diketahui, Musrenbangcam ini diselenggarakan dalam rangka penyusunan rencana kerja (renja) RKPD 2016. Musrenbangcam merupakan musyawarah para pemangku kepentingan untuk penanganan program prioritas yang tercantum dalam musrenbangdes. Para pemangku kepentingan tersebut antara lain para camat, kades/lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan anggota DPR yang berasal dari daerah pilihannya (dapil).

Kegiatan ini dilaksanakan secara berjenjang, mulai Musrenbangdes yang diadakan pada bulan Januari, dilanjutkan dengan Musrenbangcam pada 23 Februari hingga 9 Maret. Kegiatan ini akan berlanjut dengan Musrenbang di tingkat SKPD pada 11 – 12 Maret, Musrenbang di kabupaten pada 18 Maret, dan di tingkat provinsi pada 8-9 April 2015. (Humas & Protokol)