Pasangan Peneliti Asal Jepang, Tertarik Teliti Perkembangan Parpol Islam dan Non Islam

BANYUWANGI – Pekan lalu, tepatnya Selasa (18/2), Bupati Abdullah Azwar Anas kedatangan tamu dari negeri Sakura, Jepang. Mereka adalah pasangan suami istri Ken Miichi dan Yuka Miichi, yang khusus datang ke wilayah tapal kuda, salah satunya Banyuwangi, untuk meneliti tentang perkembangan partai politik islam dan non islam di Indonesia.

Ditemui di Pendopo Shaba Swagata Blambangan, Ken Miichi yang fasih berbahasa Indonesia mengatakan, dirinya tertarik menjadikan Banyuwangi sebagai lokus penelitiannya, karena wilayah timur Pulau Jawa ini dinilai yang cukup stabil perkembangan politiknya. Ken juga punya penilaian tersendiri terhadap kepemimpinan Bupati Anas yang notabene diusung oleh partai bernafaskan islam. “Saya tertarik untuk meneliti proses suksesi Bupati Anas. Termasuk seberapa besar pengaruh partai Islam terhadap pemilihan itu,”ujar Ken yang berpendapat pemilih Banyuwangi mulai logis,  tidak patriarkis.Menurut Ken, ada perubahan paradigma cara pilih. “Disini lebih dinamis dibandingkan Filipina, Thailand dan Malaysia,”tutur Ken yang menjabat sebagai Associate Professor di  Faculty of Policy Studies Iwate Prefecture University itu.

Dan mengapa Bupati Anas? Kata Ken, orang nomor satu di Banyuwangi itu selain masih muda, juga dipandang punya gagasan-gagasan besar. Ken juga mengupas lebih jauh, seberapa besar partai-partai politik yang mendukungnya ikut andil dalam  proses menjalankan kebijakannya. Karena itulah Ken juga tak melewatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan seluruh pimpinan politik yang ada di DPRD Banyuwangi. Ketertarikan Ken pada sepak terjang parpol berbasis islam juga tak berhenti di situ. Ken yang mengaku sudah lama melakukan penelitian di Indonesia, khususnya di daerah-daerah berbasis islam, menghabiskan waktu di Banyuwangi selama 4 hari dengan berkeliling ke pondok-pondok pesantren bersama istrinya yang tengah menempuh S2 di universitas yang sama. Bersama sang suami, Yuka Miichi juga sedang membuat penelitian terkait kebijakan soal migas. (Humas & Protokol)