Pasca Libur Lebaran, Bupati Kumpulkan Stakeholder Pendidikan

BANYUWANGI - Pasca libur lebaran, bupati Anas langsung menggenjot kinerja di lingkungan pemkab, khususnya program utama pembangunan di Banyuwangi. Selain melakukan sidak ke sejumlah tempat layanan publik dan layanan kesehatan, Bupati Anas juga mengumpulkan stakeholder sektor pendidikan di Pendopo Shaba Swagata Blambangan.

Setelah pagi hari melakukan sidak di beberapa layanan publik seperti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), RSUD Blambangan dan di lingkungan sekretariat pemkab, siang harinya Bupati Anas mengumpulkan stakeholder pendidikan yang terdiri dari pengawas pendidikan dan kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pendidikan se -Banyuwangi.

Tujuan dikumpulkan ini agar mereka bisa mengoptimalkan fungsi pengawasan kepada para guru dan kepala sekolah. Karena selama ini fungsi pengawasan mereka hanya sekedar rutinitas yang kurang berjalan dengan maksimal. "Saya ingin mengumpulkan dan mendengar masukan dari mereka sehingga bisa mensistemisasi kerja mereka,"kata Bupati Anas yang dalam acara tersebut didampingi oleh Sekretaris Daerah dan para pejabat komponen Pemkab Banyuwangi.

Untuk meningkatkan fungsi itu, maka Bupati Anas meminta agar hasil  pengawasan dari pengawas pendidikan di tiap kecamatan bisa di-email-kan langsung ke bupati atau sekda secara periodik. Tak hanya turun ke lapangan, yang terpenting adalah temuan di lapangan harus ditabulasi.  "Dengan cara ini, setiap potensi masalah pendidikan bisa segera kita selesaikan. Saya pun jika akan mengambil kebijakan akan selaras dengan arus bawah," harap Bupati Anas yang berharap agar para pengawas sekolah, penilik, kepala UPTD aware dan mau turun langsung memotret masalah di lapangan.

Kesempatan itu seolah tak mau dilewatkan oleh para pengawas sekolah, penilik, dan kepala UPTD yang hadir. Mereka berlomba-lomba memberikan pertanyaan dan masukan untuk mantan anggota DPR RI tersebut. Salah satunya Suyoto yang  memberikan masukan untuk bupati terkait adanya 9  sekolah negeri berbasis pesantren di Banyuwangi yang selama ini belum diberdayakan maksimal. “Sekolah-sekolah ini butuh pola pengembangan yang baik. Termasuk pemilihan kepala sekolahnya yang juga punya basic  agama yang baik. Selama ini banyak anak Banyuwangi yang sekolah pesantren ke luar daerah. Jika ini diperbaiki, maka anak-anak Banyuwangi tak perlu jauh-jauh nyantri ke luar Banyuwangi,”tutur pengawas SMP tersebut.

Menanggapi usulan Suyoto tersebut bupati menyatakan akan segera membuat rumusan ke depan agar meski berganti kepala daerah, policy-nya tak ikut berubah. “Ini masukan yang bagus dan akan segera kami tindaklanjuti, termasuk mengumpulkan para pengasuh pondok pesantren untuk merumuskan hal ini,”janji bupati.

Dianggap sebagai sektor yang penting, Bupati mengalokasikan anggaran pendidikan tahun ini sebesar Rp. 974 miliar.Di Banyuwangi sendiri, saat ini jumlah pengawas sekolah sebanyak 118 orang. Jumlah itu jika dibanding rasio jumlah sekolah masih kurang. Sementara jumlah tenaga pengajar se-Kabupaten Banyuwangi ada 8235 guru, dengan 5035 diantaranya menduduki jabatan struktural di Pemkab Banyuwangi. (Humas & Protokol)