Pemkab Banyuwangi Perkuat Sinergitas Para Stakeholder Terkait Program Keluarga Berencana

BANYUWANGI – Sejumlah stakeholder di Banyuwangi melakukan rapat koordinasi di Aula Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, Kamis (26/4). Pertemuan ini diadakan untuk menguatkan sinergitas dan komitmen para pemangku kepentingan dan mitra kerja di seluruh wilayah terhadap pengelolaan dan pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Banyuwangi, Muhammad Pua Jiwa mengatakan, rakorda ini sangat strategis dan dibutuhkan komitmen yang  tinggi sebagai upaya pengembangan serta pemantapan program KKBPK.

“Ke depan kebijakan pembangunan kependudukan dan KB diarahkan pada penguatan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan,” ujar Pua Jiwa di depan 210 peserta rakorda yang berasal dari dinas/instansi, PKK, puskesmas, dan koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana  (PLKB).

Praktis, ujarnya, peningkatan pemahaman remaja mengenai KB, kesehatan reproduksi dan penyiapan hidup berkeluarga perlu diberikan. Juga pemahaman tentang  peningkatan peran dan fungsi keluarga, serta  penguatan landasan hukum pembangunan bidang KKBPK.

Berdasarkan data yang dimiliki DPPKB, keberhasilan Banyuwangi dalam pelaksanaan program kependudukan dan KB telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan di ujung timur Pulau Jawa ini. Bahkan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan angka kelahiran total/total fertility rate (TFR) Banyuwangi telah berhasil ditekan melalui program KKBPK. Angka LPP dan TFR Banyuwangi mencapai 2,1 berada dibawah angka rata-rata nasional.  Sehingga dampaknya, kenaikan jumlah penduduk di Banyuwangi relatif bisa  dikendalikan.

Bahkan, pada tahun 2019 – 2020 nanti, penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan akan mencapai puncaknya sebesar 64,83  persen dan diprediksi mendahului nasional pada tahun 2030 - 2035. Untuk mempersiapkan hal itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan agar tidak menjadi beban pembangunan. (*)