Pemkab Bentuk Komando Penanganan Darurat Ijen

Rabu, 11 Januari 2012


BANYUWANGI –  Mengantisipasi keadaan darurat Gunung Ijen yang berstatus Siaga, Pemkab Banyuwangi mengadakan rapat pembentukan komando penanganan darurat Ijen yang dipimpin oleh Sekkab Sukandi, di Aula Rempeg Jogopati, Selasa (10/01). Rapat yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati itu mengundang  perwakilan 32 lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang ikut dimasukkan dalam struktur anggota organisasi penanganan darurat Ijen.

Disampaikan Sekkab, status gunung Ijen yang sebelumnya waspada kini telah mencapai level tiga. Untuk itu perlu dilakukan upaya serius dalam menghadapi kemungkinan bencana yang akan terjadi. Langkah-langkah yang telah dilakukan menurut Sekkab adalah membentuk posko pengungsian dan kesehatan, serta menginventarisir dampak letusan. “ Juga melakukan sosialisasi kepada penambang Ijen serta persiapan sarana dan personel penanganan bencana,” ungkap Sekkab. Selain itu menurut Sekkab, perlu dibentuk  komando penanganan darurat Ijen.

Sementara itu struktur komando penanganan darurat Ijen disampaikan oleh plt Kepala BPBD, Abdullah, struktur organisasi tersebut terdiri atas Bupati dan Wabup sebagai penanggung jawab organisasi, Dandim 0825 sebagai Komandan Pelaksana, Kapolres dan Danlanal sebagai Wakil Komandan satu dan dua, Sekkab dan kepala Pelaksana BPBD sebagai Sekretaris, Kepala Pos Pantau Gunung Ijen dan Kabag Humas Protokol Setda sebagai Humas.

Sedangkan bidang-bidang  seperti  sarana prasarana, bidang kesehatan, evakuasi diisi oleh berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah. “ Relawan yang ingin ikut serta dalam tim penanganan bencana Ijen juga dipersilahkan mendaftar sesuai kemampuan yang dimiliki,” ujar Abdullah.

Abdullah juga menyampaikan tanggap darurat bencana Ijen diasumsikan selama 10 hari. Untuk itu ia meminta agar satker terkait saling berkoordinasi mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam penanganan bencana Ijen untuk masa tanggap darurat tersebut.

Lembaga-lembaga yang diundang dalam rapat tersebut antara lain  PLN, Telkom, Dolog, PDAM, Dinas Kesehatan, PU Binamarga, Dishubkominfo, Bappeda, TNI, Polres, Angkatan Laut, RS Blambangan, RS Fatimah, RS Yasmin, Pos Pantau Geologi Licin, Untag, RAPI. (Humas dan Protokol)



Berita Terkait

Bagikan Artikel :