Pemkab Maluku Utara Belajar Soal SAKIP ke Banyuwangi

BANYUWANGI – Keberhasilan Banyuwangi meraih  predikat terbaik atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terus diapresiasi banyak kabupaten/kota. Kali ini, Senin (4/12), Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang datang ke Banyuwangi khusus untuk belajar tentang SAKIP.

Rombongan yang dipimpin Kepala Bagian Organisasi, Henrikus Watratan ini diterima Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi, Heru Santoso. Sambil menikmati kudapan dan makanan ringan yang disediakan di Lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi, mereka juga melihat-lihat semua informasi tentang Banyuwangi  lewat layar touch screen yang tersedia.

“Sejak kami tahu SAKIP Banyuwangi ditetapkan sebagai yang terbaik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), kami sangat ingin kemari untuk menimba ilmu. Kami berharap, dengan belajar dari Banyuwangi, Kabupaten Maluku Tenggara bisa mendapat predikat yang lebih baik,” kata Henrikus.

Henrikus membawa serta 20 orang anggota rombongan. Mereka berasal dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Pariwisata, Bagian Organisasi, hingga Bagian Umum.

SAKIP merupakan sebuah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan yang memiliki empat fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja ‘output’ program pembangunan, kinerja ‘outcome’ program, dan kinerja sasaran.

Pada kesempatan itu, Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi, Heru Santoso membeberkan kunci keberhasilan SAKIP Banyuwangi meraih predikat memuaskan. Kuncinya adalah komitmen pimpinan daerah yang sangat tinggi dan konsisten terhadap dokumen perencanaan sampai pertanggungjawaban pembangunan. “Ini juga ditopang oleh kebersamaan seluruh SKPD,” ujar Heru.

Dijelaskan Heru, tim SAKIP Banyuwangi selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD. Tim SAKIP tersebut juga selalu berkonsultasi kepada Pemprov dan Kementerian PAN-RB. “Ada beberapa langkah kerja yang dilaksanakan untuk meningkatan implementasi SAKIP. Diantaranya, komitmen pimpinan daerah dan pimpinan SKPD, penguatan peran Bappeda dalam perencanaan, Inspektorat dalam evaluasi SAKIP, dan Bagian Organisasi dalam pelaporan LAKIP,” ungkapnya.

Program SKPD, sambungnya, disederhanakan sesuai kebutuhan SKPD guna mengurangi tumpang tindih kegiatan antar SKPD. Tim juga membangun sistem aplikasi SAKIP mulai perencanaan, pengukuran kinerja secara online, hingga sistem monitoring kinerja pegawai.

“Kinerja SAKIP jelas dan terukur, serta program-programnya diefisienkan sesuai manfaat ke masyarakat. Salah satunya program penguatan administrasi keuangan desa. Pemkab telah merancang manajemen keuangan desa bernama e-Village Budgeting (e-VB) dan e-Monitoring System (e-MS), yakni sebuah sistem pengawasan elektronik,” pungkas  Heru. (*)