Pemkab Muara Enim Belajar Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Banyuwangi

Pemkab Muara Enim Belajar Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Banyuwangi

BANYUWANGI – Setelah ditasbihkan sebagai role model pengelolaan keuangan terbaik di Indonesia, banyak daerah mulai belajar ke Banyuwangi. Salah satunya, Pemkab Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

Dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekkab) Muara Enim, Ir H Hasanudin, kabupaten yang berada di Pulau Sumatera ini datang ke Banyuwangi untuk belajar pengelolaan keuangan daerah. Dalam kunjungannya, Hasanudin mengatakan Pengelolaan anggaran Banyuwangi sangat bagus, mulai dari perencanaan, penganggaran, tata kelola hingga evaluasi keuangan telah terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang bisa diakses secara luas.

Setiba di Banyuwangi, rombongan Muara Enim inipun langsung milihat aplikasi Sistem Informasi  Keuangan Daerah  (SIKD) yang ada Longe Pelayanan Publik. Disini mereka bisa mencoba langsung aplikasi online ini lewat layar monitor yang ada.  Merekapun tampak terkesima dengan aplkasinya.

“Ini sesuatu yang luar biasa dan ingin kami tiru. Rasanya tak cukup hanya sehari disini, kami butuh waktu yang lebih lama untuk belajar ilmu keuangan ini,” kata Hasanudin, di Lounge Pelayanan Publik, Kamis(24/11).

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, Djajat Sudrajat, mengatakan dalam mengelola keuangan, Banyuwangi menggunakan sistem online yang terintegrasi langsung dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selama tiga tahun ini Banyuwangi juga telah menerapkan pengelolaan keuangan dengan sistem akrual.

“Dengan sistem ini Banyuwangi menjadi kabupaten pertama di Jawa Timur dan tiga se-Indonesia yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual ini,” kata Djajat.

Selain itu, Banyuwangi juga telah menerapkan e-audit terintegrasi di mana auditor tidak memerlukan surat izin untuk masuk ke seluruh dinas hingga desa-desa. E-audit juga bisa langsung mengecek tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Semua langsung jalan lewat online secara real time, termasuk mengaudit hingga ke desa-desa," ujarnya.

<p style="margin: 0in 0in 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box;" rgb(34,="" 34,="" 34);="" font-family:="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" "="">Tak hanya itu saja, Banyuwangi juga menerapkan e-village budgeting dan e-village monitoring, sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa. Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan dan pengawasan anggaran secara manual di level desa.

Mendengar pernyataan Djajat, Hasanudin langsung menanyakan bagaimana cara mengelola pemerintahan yang baik. Bagaimana cara menjaga kekompakan dan kebersamaan SKPD dalam memajukan Banyuwangi hingga seperti saat ini.

 “Saya yakin, membangun sistem ini cukup sulit. Karena sistem ini tidak hanya terjadi dikalangan level atas pemerintahan tapi sudah menyeluruh. Ini yang harus kami pelajari secara serius bagaimana menyeleraskan sistem dari bawah hingga ke atas. Banyuwangi benar-benar luar biasa dan sangat menginspirasi kami,” pungkas Hasanudin. (Humas)