Pemkab Tetapkan Prioritas Pembangunan 2013
Rabu, 30 Mei 2012
BANYUWANGI- Pemkab Banyuwangi mulai menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2013 mendatang. Perencanaan yang tertuang dalam suatu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut secara langsung dipaparkan di hadapan seluruh SKPD se-Kab. Banyuwangi, di Aula Rempeg Jagapati, Rabu (30/5).
Bupati Abdullah Azwar Anas yang membuka acara tersebut menekankan pentingnya dokumen RKPD ini. Karena selain amanat dari UU No 25 Tahun 2004 tentang Seistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen ini sebagai bahan untuk menyusun kegiatan pembangunan daerah. “Semua kegiatan yang ada dalam APBD merupakan penjabaran dari RKPD. Bila nantinya terjadi suatu masalah dalam pelaksanaan APBD, salah satu dokumen yang akan menjadi acuan adalah RKPD ini,” jelas Bupati Anas.
Dalam RKPD, tertuang 11 prioritas pembangunan Banyuwangi untuk tahun 2013 mendatang. Prioritas tersebut:
1. Peningkatan akses pendidikan dan kualitas SDM
2. Peningkatan layanan dan sarana serta kualitas kesehatan masyarakat.
3. Pengembangan teknik dan peningkatan produktivitas pertanian
4. Peningkatan kesadaran budaya masyarakat, kunjungan wisatawan, dan pemasaran destinasi wisata
5. Pengembangan dan peningkatan daya saing terhadap UKM dan koperasi
6. Peningkatan kualitas infrastruktur publik
7. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
8. Pengurangan tingkat kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM dan kesempatan kerja
9. Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan perlindungan anak
10. Perlindungan lingkungan dan konservasi SDA
11. Peningkatan layanan masyarakat dalam sektor publik
Terkait dengan prioritas di bidang kesehatan, Bupati Anas memiliki angan agar seluruh masyarakat Banyuwangi tanpa terkecuali dapat ter-cover asuransi kesehatan.Menurut Bupati Anas, jaminan kesehatan ini penting lantaran masyarakat yang sakit mampu membuat keluarganya menjadi miskin. “Saya tengah mencari formula yang pas agar kesehatan rakyat dapat terjamin. Rencananya, Sektor formal akan saya koneksikan dengan Jamsostek, sementara yang sektor informal menjadi tanggung jawab pemkab,” ujar Bupati Anas. (HUMAS PROTOKOL)