Arusutamakan Gender, Adakan Bintek Anggaran Responsif Gender

Banyuwangi- Dalam rangka penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, Badan  Pemberdayaan Perempuandan KB, mengadakan Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggaran Responsif Gender Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, di Aula Hotel Ikhtiar Surya, Rabu -Kamis, (13 –14 /7).Dengan menghadirkan nara sumber Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi dan Bappeda Provinsi Jawa Timur.

Dihadapan peserta, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Provinsi Jawa Timur, Samsul Mu'arif, yang memaparkan topik pengertian gender dan permasalahan gender menjelaskan, gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki – laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam penyusunan anggaran responsif gender. "Bukan hanya fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender, tapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki – laki dan perempuan,” papar Samsul.

Pengarusutamaan gender imbuh Samsul, merupakan strategi pengintegrasian pengalaman, aspirasi,kebutuhan dan permasalahan antara laki – laki dan perempuan . Yang mana perencanaan Responsif Gender bertujuan  meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan komitmennya untuk meningkatkan kesetaraan gender antara laki – laki dan perempuan.

Sementara itu, menurut Drs. Moh Pua Jiwa ,Msi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Banyuwangi mengatakan, kegiatan tersebut terlaksana karena dilatarbelakangi oleh kesenjangan yang dominan antara laki – laki dan perempuan baik eksekutif dan legislatif, sehingga terjadi bias gender.

Selain itu, Pua Jiwa juga menambahkan, gender merupakan suatu konsep peran antara laki- laki dan perempuan yang bermula dari permasalahan yang tidak adil. Ketidakadilan menjadikan perempuan sebagai korban. Dan eksistensi anggaran belum merefleksikan gender. Dampak sebuah program bukan hanya laki – laki tapi bagaimana perempuan agar tidak ketinggalan. Selain itu Pua Jiwa juga menambahkan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi bias gender maka harus dilaksanakan secara profesional yang mencakup 4 aspek yaitu, akses, manfaat, pengawasan dan pembangunan.( Humas )