Perlu Kepemimpinan Lokal Bervisi Kewirausahaan untuk Bangun Infrastruktur

Era otonomi daerah harus diakui masih belum mampu menjawab semua permasalahan publik. Salah satu permasalahan krusial dalam hal ini adalah masalah infrastruktur, mulai dari jalan, air bersih, irigasi, hingga energi. Era otonomi daerah, yang memberikan cek kepada kepala daerah untuk membangun daerahnya, belum mampu secara optimal memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap infrastruktur yang memadai.

Demikian dikatakan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berkaitan dengan pelaksanaan Rakornas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang berlangsung di Bali, 11-13 September 2013. Rakornas yang dihadiri ratusan bupati dan walikota  itu mengambil tema ”Gerak Cepat Pembangunan Infrastruktur dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan”.

Bupati Anas mengatakan, infrastruktur adalah pilar penting untuk menggerakkan ekonomi. ”Di China, sepanjang 1970-1999, ekonomi tumbuh rata-rata 7,5% per tahun, dan mencapai lebih dari 10% per tahun selama kurun waktu pasca-1999, meski dalam dua tahun terakhir melandai karena krisis global. Itu semua karena basis infrastrukturnya memadai. Sudah banyak penelitian yang menelaahnya,” kata alumnus program singkat ilmu kepemerintahan di Harvard Kennedy School of Government, AS, tersebut.

Bupati Anas mengatakan, di Indonesia, harus diakui politik infrastruktur kita belum sampai pada tahap ideal. Infrastruktur yang seharusnya menjadi pilar untuk menggerakkan ekonomi justru menjadi kendala utama dalam investasi. Mengutip temuan Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (2010), infrastruktur daerah masih menjadi kendala utama aktivitas dunia usaha.

Pemerintah bukannya tidak paham tentang arti penting infrastruktur. Data Kementerian Keuangan, misalnya, menunjukkan, belanja di sektor jalan terus meningkat sejak era otonomi daerah. Rata-rata anggaran belanja pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur telah mencapa 11%-13% dari total APBD.

”Namun, di tengah peningkatan anggaran tersebut, porsi jalan rusak justru bertambah besar. Data BPS menyebutkan, panjang jalan kabupaten/kota dengan kualitas rusak-parah sebesar 24,9% pada 2007, dan meningkat menjadi 44% pada 2010,” jelasnya.

Kerusakan jalan ini juga menunjukkan masih kurang optimalnya perencanaan hingga pemeliharaan, antara lain, dalam memperhitungkan volume lalu lintas harian (LHR) dan buruknya drainase sehingga air menggenang di jalan.

Problem dan Solusi

Dia mengatakan, ada dua problem yang membayangi pembangunan infrastruktur daerah. Pertama, kekuatan fiskal (APBD) yang tidak akan mencukupi untuk membangun semua kebutuhan infrastruktur daerah.

”Untuk menyiasati problem keterbatasan fiskal ini, kita perlu mendorong terciptanya kepemimpinan lokal bervisi kewirausahaan. Pemerintah daerah bisa mendorong kemitraan pemerintah dan swasta (public private partnership) untuk membangun infrastruktur,” ujarnya.

Hal ini bisa dikerangkai dalam konteks komersial maupun pelaksanaan tanggung jawab sosial dunia usaha (corporate social responsibility/CSR). Secara komersial, tiap tahun pemerintah daerah bisa merilis program-program infrastruktur yang bisa dikerjasamakan dengan swasta. Dalam konteks CSR, pemda bisa berkolaborasi dengan dunia usaha untuk memperbaiki infrastruktur. ”Misalnya, di daerah perkebunan, pemda bisa menggandeng perusahaan perkebunan untuk membangun infrastruktur yang lebih baik. Di Banyuwangi kami melakukan seperti itu,” ujarnya.

Problem kedua, lanjut Bupati Anas, adalah tak sinergisnya pembangunan infrastruktur antar-daerah. Daerah jalan sendiri-sendiri, meski sebenarnya antar-daerah ada kepentingan yang bisa ditemukan, misalnya soal infrastruktur jalan dan pengairan untuk pertanian.

”Dalam hal ini, perlu peran gubernur untuk menyinergikan pembangunan daerah karena pembangunan adalah proses integral. Satu daerah terkoneksi dengan daerah yang lain. Kesenjangan pembangunan antara satu daerah dan daerah lain hanya bisa diselesaikan dengan pembangunan yang integral,” ujarnya.

Di Banyuwangi, tambah Bupati Anas, pembangunan jalan per tahun mencapai 300 kilometer, dan akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Infrastruktur transportasi juga diperkuat dengan keberadaan bandara yang sudah beroperasi tiap hari. Adapun pembangunan infrastruktur pengairan diwujudkan dengan pembangunan irigasi sebanyak 500 titik pada 2012 dan 325 titik pada 2013, serta ada rehabilitasi 47 bendungan.

”Kini di Banyuwangi juga sedang dibangun Waduk Bajulmati dengan dana APBN Rp 300 miliar yang akan bisa menopang ekstensifikasi dan intensifikasi lahan seluas 1.800 hektare,” pungkasnya. (Humas Protokol)