Politik Akomodasi Demi Percepatan Pembangunan

Banyuwangi – Untuk menciptakan suasana politik yang kondusif demi percepatan pembangunan, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menerapkan kebijakan politik akomodasi di Banyuwangi. Hal tersebut disampaikan Bupati Anas dalam sarasehan wawasan kebangsaan yang dihadiri oleh unsur organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan wartawan, di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, siang ini (15/7).

Diterangkan oleh Bupati, kebijakan politik akomodasi ditempuh olehnya untuk mengkompromikan berbagai kepentingan politik yang ada diluar maupun didalam birokrasi. Diharapkan dengan kompromi ini, baik pendukung Bupati ataupun bukan pendukung bisa memberikan energi yang positif bagi pembangunan Banyuwangi kedepan. “ saya tidak ingin menyingkirkan orang-orang yang berbeda pandangan politik tapi justru ingin merangkul semua pihak untuk bersama-sama memberi sumbangsih bagi pembangunan Banyuwangi,” ungkap Bupati. Salah satunya adalah dengan mengapresiasi program pembangunan yang menorehkan prestasi pada pemerintahan yang lalu dengan meneruskannya dimasa sekarang. “ Sedangkan kekurangan hasil bawaan masa lalu kita perbaiki dan dijadikan pelajaran,” tambahnya. Bupati Anas memberi contoh, pada saat launching Bandara Blimbingsari, dirinya mengundang Bupati Samsul dan Bupati Ratna, yang juga telah berperan dalam proses realisasi bandara tersebut.

Dalam kesempatan itu, Bupati Anas juga menjelaskan secara singkat ,  garis besar strategi pembangunan yaitu penyelesaian kemiskinan secara bertahap dan sistemik, dan mendorong peningkatan investasi. Penanggulangan kemiskinan dilakukan sesuai cluster rumah tangga masyarakat.  Salah satunya dengan intervensi modal usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sejak dilaunching pada pertengahan mei 2011, hingga saat ini relisasi KUR telah mencapai 42,9 milyar dengan pemohon sebanyak 5689 orang. Sementara untuk mendorong investasi salah satunya, pemkab telah memfasilitasi beroperasinya bandara Blimbingsari. Yang perlu menjadi catatan adalah pengoperasian bandara tersebut tanpa sumbangan APBD. Hal ini menjadi kebanggaan tidak hanya bagi Kabupaten Banyuwangi tapi juga tingkat propinsi. “ Dengan adanya bandara diharapkan investor semakin mudah menjangkau Kabupaten banyuwangi,” ujar Bupati. Selain itu Bupati juga akan mempermudah perizinan investasi yang membuka banyak lapangan kerja dan memperketat investasi yang menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.

Sementara itu dalam laporannya, kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpolinmas), Drs. Abdullah, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menyegarkan kembali ingatan kita akan visi misi Bupati Banyuwangi, diselaraskan dengan visi misi kebangsaan yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945. “ Peserta yang datang diharapkan bisa memberi dukungan dan masukan yang positif bagi pembangunan Banyuwangi kedepan,”ungkap Abdullah.

Hadir dalam acara tersebut Forum Pimpinan Daerah (FPD), Sekkab Sukandi, pejabat teras pemkab, LSM, ormas, wartawan (Humas)